"Tapi PP ini memungkinkan hibah tanah gelap untuk dihargai sehingga menjadi rocok beli-sihak. Ini tampaknya adalah proses yang sangat sistematis," katanya.
Senada, seorang ahli hukum lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, juga melihat nuansa khusus dari kelompok tertentu dalam peraturan pemerintah ini.
-ya sangat kuat juga," iparluasinya.
Undang-Undang Cipta Kerja salah satu "bahan pokok" yang memicu konflik
Sesuai dengan kata Agung, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memfasilitasi kepentingan investasi dan berfungsi sebagai instrumen hukum yang dapat merusak sistem ketatausahaan ruang dan hukum lingkungan di Indonesia.
"Karena Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law ini memperbolehkan penggunaan ruang tanpa perlu memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Dan saya rasa, ini yang dijadikan sebagai alasan mengapa banyak aset geografis yang NSLogmisilahkan or kepingin. Ya, sebenarnya berangkat dari sela yang dibuat oleh Omnibus Law ini," katanya.
Senada, Susan juga menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu penyebab munculnya sertifikat laut yang dimiliki secara masif oleh korporasi.
Susan menjelaskan bahwa salah satu konsep dasar dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah melakukan integrasi pengguna ruang di daratan, melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan di laut, melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Selama proses penggabungan ini, "ada orang-orang yang berusaha secara sengaja menginfus kepentingan mereka ke dalam penggabungan pengaturan ruang ini."
"Contoh itu ada di Tangerang, ada garis pantai yang direncanakan. Terletak tepat di belakang pagar laut yang ada sekarang. Integrasi ini sudah termasuk dalam rancangan ruang," katanya.
Selain itu, Susan juga melihat bahwa jam tanggung jawabnya sesuai. "Pada 2022, tata ruang telah disiapkan dan disahkan pada Maret 2023. Lalu, pada September 2023, Rancangan HGB dan HGU terkait diterbitkan di Tangerang. Dan di tahun 2024, pembangunan pagar laut mulai dilaksanakan," kata Susan.
Editor : Pimred Laksamana.id
