Pada Pertemuan Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, yang diadakan di Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (30/01).
Tetapi Nusron tidak menjelaskan apa lagi tindakan pelanggaran yang mereka lakukan selama proses penerbitan sertifikat tersebut.
Petugas yang diberi sanksi mulai dari mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.
Penerbitan Surat Keterangan Hak untuk Gunapengetahuan dan Pengetahuan dilakukan di wilayah laut Tangerang.
Apa itu yang lainnya yang bersembunyi?
Salah satu celah lain yang dapat digunakan untuk menyatakan klaim wilayah pesisir adalah dengan mengembangkan cerita bahwa wilayah perairan itu dahulu merupakan daratan, namun kini telah tenggelam, baik karena erosi atau tertutup air.
Para penasihat hukum Yance Arizona dari UGM menyebut istilah ini Famili Properti yang berbatu untuk menggambarkan hal ini.
Pasal 66 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah membuka peluang bagi pihak untuk melaksanakan reklamasi atas kawasan tanah yang telah mengalami pengelupasan.
Isinya berbunyi, "Sebelum ditetapkan sebagai Tanah Musnah, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan preferensi untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas pemanfaatan Tanah, tersebut."
"Ternyata di Tangerang, waktu dulu dataran yang sekarang menjadi pesisir itu dulunya adalah dragon yang rusak, sehingga masuk kategori tanah alami yang miskin. Kemudian pemerintah memberikan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atasnya. Namun saya rasa ini hanya upaya untuk memberikan legitimasi tersebut bagi proyek reklamasi yang sebenarnya," ujarnya.
Padahal, sebelum PP ini keluar, status kepemilikan tanah akan_Final.jpg hilang jika tanah itu hancur dan tidak bisa digunakan untuk reklamasi.
Editor : Pimred Laksamana.id
