PTISP juga menerbitkan sertifikat tanah untuk program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tahun 2021.
Sertifikat seperti di laut ditemukan juga di perairan Sidoarjo, Jawa Timur.
Terdiri dari tanah liar milik PT Surya Inti Permata seluas 285 hektare, PT Semeru Cemerlang 152 hektare, dan PT Surya Indi Permata dengan luas 219 hektare.
Baca juga:
Surat izin pertama dan kedua dikeluarkan pada tahun 1996 untuk perusahaan pertambakan, namun karena pengikisan pantai, peternakan tersebut dapat dikatakan tenggelam di tengah lautan.
untuk reklamasi dan pengembangan daerah perekonomian.
Bandingkan dengan di Pulau Jawa, Surat Hambatan Garis Batas (SHGB) juga beserta tetanggaannya ini dikeluarkan di perairan Makassar, dengan lebar 23 hektare. Dokumen yang disebut baru diterbitkan sejak 2015.
Beberapa wilayah lain akan ditinjau sertifikat hutan rakyat mereka, seperti Kabupaten Sukabumi, Sumenep, dan Kabupaten Bungo.
Apakah laut dapat mencapai SHGB hingga SHM?
Banyaknya penerbitan sertifikat di laut membawa pertanyaan tentang apakah laut bisa mendapatkan sertifikat, termasuk sertifikat Hukuminimus Badan Hak Milik (SHBG) dan Hak Milik Dalam Kepemilikan Bersama (SHM).
Seorang ahli hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), I Gusti Agung Made Wardana menamakannya tempat pesisir tidak dapat diklaifikasikan. Dia mengacu pada UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Wilayah.
Editor : Pimred Laksamana.id
