Bagaimana cara memperoleh sertifikat di laut?
Untuk mengelabui proses sertifikasi wilayah pesisir, kata Manajer Kampanye Tata ruang dan Infrastruktur Bumi dan Hak Asasi Alam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) nasional Dwi Sawung, oknum-oknum pelaku mafia tanah menggunakan alasan abrasi—dari yang dulunya adalah tanah melainkan berubah menjadi air laut—untuk memperoleh surat kepemilikan.
Untuk memperkuat klaim ini, dilakukanlah pemalsuan dokumen seperti girik atau surat C di tingkat desa, yang menjadi landasan untuk keluarnya surat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional.
Surat-surat itu sebagai bukti bahwa wilayah itu dahulu adalah milik penduduk asli. Nama-nama yang tercantum dalam serangkaian prasasti palsu itu adalah warga asli yang dahulu pernah berizin atau telah meninggal, sehingga tidak akan terjadi pemberontakan," kata Sawung.
Setelah itu, surat itu dibeli oleh kelompok orang tertentu dan kemudian diajukan ke Dinas Pertanahan untuk proses pengurusan kepemilkannya, yang kemudian mencapai status baik SHGB maupun SHM.
Terbitnya Statuta Hukum Guru dan Manajemen (SHGB) dan Sertifikat Haji dan Umroh (SHM) di zona Harbor Tangerang.
"Saksi curiga diduga telah melakukan kejahatan pidana pemalsuan surat dan/atau memasukkan isi palsu dalam dokumen asli," kata Kepala Emma Pidana Umum Brigjen TNI Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, Jumat (31/01).
Bukan hanya sampai bawah, Sekretaris Jenderal Koalisi untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menduga adanya tindakan penipuan juga sampai pada tingkat yang lebih tinggi.
Di Tangerang, contohnya, lahan yang visit terkait tersebut kurang dari dua hektare untuk menghindari penilaian jatuhnya dan pengelolaannya harus sah sampai tingkat provinsi.
"Tapi data itu sampai ke perengkahan data geospasial di kementerian pusat. Dan pusatlah yang memberikan nomor registrasi dan perengkahan tersebut. Tidak mungkin ada sertifikat yang dikeluarkan tanpa adanya nomor dari pusat. Pemerintah pusat seharusnya mengetahui juga adanya pemecahan sertifikat secara masal, dalam jumlah besar," katanya.
Dugaan kolusi peran pejabat Kementerian ATR/BPN dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Tangerang tampak mencuat dalam penetapan Menteri ATR Nusron Wahid yang memutuskan memecat enam orang terlibat serta mengenakan sanksi berat kepada dua orang lainnya.
Editor : Pimred Laksamana.id
