Menurut aturan tersebut, "setiap orang wajib memberikan akses bagi warga ke kawasan yang diakui oleh regulasi sebagai milik umum."
"Kawasan pesisir merupakan daerah yang berada 12 mil (19 kilometer) dari pantai ke arah laut. Dan wilayah tersebut masuk dalam kawasan umum yang melarang pemblokiran aksesnya ke publik," katanya.
Agung juga mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghukum bahwa konsep hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) yang dicanangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak sah.
HP3 adalah mode di mana privatisasi wilayah laut dalam berlangsung dalam jangka waktu beberapa puluh tahun.
Lalu apa yang seharusnya terjadi? Agung menyebut, pihak yang melakukan pembatasan ruang laut dapat dipidana selama satu tahun dan diganjar denda maksimal Rp100 juta.
Yance Arizona, pakar hukum agraria dari UGM, menyatakan bahwa wilayah laut tidak dengan mudah dapat mendapatkan sertifikat kepemilikan.
"Menurut aturan tidak boleh ada SHGB hingga SHM di laut, kategori lahan apa itu?" kata Yance.
Pemimpin menandaskan bahwa peraturan lahannya mengijinkan pemberian hak atas lahan laut untuk kegiatan pembangunan.
Salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi adalah izin Penggunaan Ruang Laut yang.getId Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Mengenai aturan itu, kata Rikardo, belum cocok dengan regulasinya yang perbatasan, bahkan UU Pencegahan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara spesifik melarang hak kepunyaan di lingkungan laut.
Editor : Pimred Laksamana.id
