"Menyatakan bahwa para terdakwa (termasuk Sritex) bangkrut dengan segala konsekuensinya," bunyi permohonan tersebut, dikutip dari Kompas.com.
Pada halaman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pengajuan permohonan mengatakan bahwa terdakwa melalaikan kewajiban pembayarannya kepada pengajuan permohonan berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.
Pengajuan permohonan ini dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon.
Saat itu, perkara tersebut sedang menjajaki para terdakwa, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk dan beberapa perusahaan afiliasi milik Sritex, yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.
Dengan demikian, keputusan Sritex pailit itu juga menyatakan batal, termasuk Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). Perkara ini telah diajukan sejak tanggal 2 September 2021.
Perusahaan Sritex ditutup secara permanen mulai tanggal 1 Maret 2025.
Penutupan pabrik Sritex menyebabkan setidaknya 10.669 pekerja harus menghadapi PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja).
Pada 21 Oktober 2024, Sritex diumumkan pailit setelah mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan selama beberapa tahun, sehingga tidak dapat membayar utang.
Sekarang, kurator mengelola raksasa tekstil ini untuk menyelesaikan kewajibannya.
Pemerintah sebelumnya telah berjanji untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan.
Editor : Pimred Laksamana.id
