Ombudsman akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah prosedur yang diambil sudah sesuai dengan hukum dan apakah ada konflik kepentingan dalam penunjukan atau pelaksanaan tugas kurator tersebut.
"Jika nanti di sana ternyata ada prosedur yang dalam tanda kutip ada potensi pelanggaran administrasi, maka Ombudsman akan memanggil kurator itu segera," kata Yeka.
Saat itu, menurut IDN financials, kurator yang mengurus kasus Sritex mengatakan bahwa Sritex melanggar Undang-Undang Kepailtan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), karena beberapa debitur dan anak usahanya masih beroperasi seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi kepailtan.
Beberapa di antaranya adalah PT Primayudha, PT Bitratex Industries, dan PT Sinar Pantja Djaya.
Selain itu, tim kurator juga menemukan bahwa persediaan bahan baku Grup Sritex masih cukup untuk mendukung aktivitas produksi.
Hal ini sangat berbeda dengan kasus krisis bahan mentah yang dialami oleh Grup Sritex, sehingga perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan.
"Semalam kita mengunjungi, ada bahan baku yang sangat banyak di PT Bitratex Industries. Bahkan, saya rasa bahan bakunya lebih banyak dari yang ada di PT Sritex," kata Denny Ardiansyah, anggota tim kurator Sritex, dalam konferensi persnya beberapa hari lalu.
Hal itu tidak hanya terjadi, ternyata tagihan sebesar Rp 1,2 triliun yang harus ditanggung Sritex juga diketahui berasal dari perusahaan yang terkait dengan Grup Sritex.
Hal itu memicu spekulasi bahwa Sritex sebenarnya tidak benar-benar mengalami kebangkrutan.
Sritex Dinyatakan Pailit
Sebelumnya, Sritex telah diumumkan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang berdasarkan keputusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dikeluarkan oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin 21 Oktober 2024.
Editor : Pimred Laksamana.id
