Sejak dugaan pola sindikasi 'Burung Pemakan Bangkai' muncul di balik kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), ternyata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer juga pernah menyebutkan tentang keterlibatan 'Tangan Setan'.
Menurut Immanuel Ebenezer, tangan jahat diduga terlibat dan bermain dalam kasus kebangkrutan Sritex hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 10 ribu karyawan.
"Kita menyangka ada tangan jahat yang terlibat dalam proses kepailitan ini. Ini perlu dicatat," kata Noel, panggilan biasa Immanuel, dalam konferensi pers di kantornya, pada Senin (23/12/2024) lalu.
Ketika ditanya apa motivasi dari "tangan setan" yang bermain dalam pailit ini, ia menjawab akan mencari tahunya terlebih dahulu. "Nanti kita cari," ujar Noel.
Setelah putusan Mahkamah Agung yang menolak mengabulkan kasasi Sritex terkait putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Semarang, Noel akan berkunjung ke kantor Sritex minggu depan.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan karyawan Sritex tidak merasa tidak nyaman dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
"Tidak sampai nanti teman-teman buruh atau pekerja itu merasa khawatir atau resah ya, makanya kami harus memastikan bahwa tidak ada kegelisahan yang luar biasa atau ketakutan yang luar biasa ketika keputusan MA ada," ujar Noel ketika itu.
Tugas negara haruslah memastikan agar para pekerja atau buruh tetap aman dari PHK.
Sindikasi Burung Pemakan Bangkai
Sebelumnya, Pada bulan November 2023 lalu, Ombudsman RI pernah menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang aneh dalam kasus keterlambatan pembayaran utang perusahaan Sritex.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika awalnya menjelaskan bahwa Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, memiliki utang sekitar Rp 20 triliun.
Sebutan pihak eksternal asal India, yang berperan sebagai kreditur dengan utang sebesar Rp 100 miliar, telah mengajukan kebangkrutan terhadap perusahaan tersebut.
Yekah melihat bahwa proses permohonan kebangkrutan berlangsung sangat cepat. Sidang dilakukan pada bulan September, lalu sudah ada keputusannya pada bulan Oktober.
"Padahal kalau kita melihat contoh benchmark yang digunakan adalah kasus Garuda, aku rasa sidang kepailitan bukanlah berlangsung secepat itu," katanya ketika ditemui Tribunnews di Hotel Lemeridien Jakarta, Kamis (14/11).
Lalu, menurut dia, ada tanda-tanda bahwa upaya ini mungkin merupakan bagian dari pola yang disebut sindikasi "Burung Pemakan Bangkai".
Pernahkah terpikir, perusahaan yang masih sehat bisa dipailitkan? Ya, kata Yeka, perusahaan yang sebenarnya masih bisa bertahan, "dipailitkan untuk kemudian dimanfaatkan oleh kreditor," kata dia.
Menurut informasi yang diterima Yeka, meskipun Sritex memiliki utang yang besar, perusahaan ini menunjukkan tanda-tanda bisnis yang sehat.
Salah satu contoh adalah pembayaran gaji karyawan yang selalu tepat waktu.
"Sritex usahanya berjalan baik? Indikasi utamanya adalah perusahaan tersebut belum pernah terlambat membayar gaji karyawan. Rasio utang menurut mereka masih seimbang dan bisa dilunasi," ujar Yeka.
Berdasarkan kemungkinan, ada potensi adanya maladministrasi dalam pelayanan publik karena prosedur keputusan pailit yang dinilai tidak memperhatikan semua aspek dan kepentingan umum.
Dia menyoroti pelaksanaan tugas kurator yang ditunjuk dalam proses kebangkrutan ini.
Ombudsman akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah prosedur yang diambil sudah sesuai dengan hukum dan apakah ada konflik kepentingan dalam penunjukan atau pelaksanaan tugas kurator tersebut.
"Jika nanti di sana ternyata ada prosedur yang dalam tanda kutip ada potensi pelanggaran administrasi, maka Ombudsman akan memanggil kurator itu segera," kata Yeka.
Saat itu, menurut IDN financials, kurator yang mengurus kasus Sritex mengatakan bahwa Sritex melanggar Undang-Undang Kepailtan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), karena beberapa debitur dan anak usahanya masih beroperasi seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi kepailtan.
Beberapa di antaranya adalah PT Primayudha, PT Bitratex Industries, dan PT Sinar Pantja Djaya.
Selain itu, tim kurator juga menemukan bahwa persediaan bahan baku Grup Sritex masih cukup untuk mendukung aktivitas produksi.
Hal ini sangat berbeda dengan kasus krisis bahan mentah yang dialami oleh Grup Sritex, sehingga perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan.
"Semalam kita mengunjungi, ada bahan baku yang sangat banyak di PT Bitratex Industries. Bahkan, saya rasa bahan bakunya lebih banyak dari yang ada di PT Sritex," kata Denny Ardiansyah, anggota tim kurator Sritex, dalam konferensi persnya beberapa hari lalu.
Hal itu tidak hanya terjadi, ternyata tagihan sebesar Rp 1,2 triliun yang harus ditanggung Sritex juga diketahui berasal dari perusahaan yang terkait dengan Grup Sritex.
Hal itu memicu spekulasi bahwa Sritex sebenarnya tidak benar-benar mengalami kebangkrutan.
Sritex Dinyatakan Pailit
Sebelumnya, Sritex telah diumumkan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang berdasarkan keputusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dikeluarkan oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin 21 Oktober 2024.
"Menyatakan bahwa para terdakwa (termasuk Sritex) bangkrut dengan segala konsekuensinya," bunyi permohonan tersebut, dikutip dari Kompas.com.
Pada halaman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pengajuan permohonan mengatakan bahwa terdakwa melalaikan kewajiban pembayarannya kepada pengajuan permohonan berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.
Pengajuan permohonan ini dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon.
Saat itu, perkara tersebut sedang menjajaki para terdakwa, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk dan beberapa perusahaan afiliasi milik Sritex, yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.
Dengan demikian, keputusan Sritex pailit itu juga menyatakan batal, termasuk Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). Perkara ini telah diajukan sejak tanggal 2 September 2021.
Perusahaan Sritex ditutup secara permanen mulai tanggal 1 Maret 2025.
Penutupan pabrik Sritex menyebabkan setidaknya 10.669 pekerja harus menghadapi PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja).
Pada 21 Oktober 2024, Sritex diumumkan pailit setelah mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan selama beberapa tahun, sehingga tidak dapat membayar utang.
Sekarang, kurator mengelola raksasa tekstil ini untuk menyelesaikan kewajibannya.
Pemerintah sebelumnya telah berjanji untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan.
Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menjanjikan pemerintah akan berusaha mencegah pekerja Sritex di PHK.
Pada akhirnya, PT Sritex, sebuah perusahaan tekstil yang telah berdiri sejak 1978 itu telah mengalami kebangkrutan.
Ribuan Buruh di-PHK
Ribuan pekerja di PT Sritex secara resmi berhenti bekerja pada hari Jumat (28 Februari 2025).
Buruh merasa kecewa dengan PHK, terutama menjelang Idul Fitri 2025 atau 1446 H.
Pada hari terakhir kerja, menurut pantauan Kompas TV, beberapa karyawan telah menandatamkan seragam kerja sebagai kenang-kenangan.
Karyawan Sritex juga saling memberi selamat tinggal dan bernyanyi bersama sebagai perpisahan.
Seorang buruh yang di-PHK, Warti mengatakan bahwa keluarganya merasa sedih ketika mendengar kabar PHK massal di Sritex.
"Ketika mendengar kabar PHK, hatinya menyakitkan, dia menangis, keluarga juga ikut menangis, merasa sedih. Karena ini mempengaruhi keluarga, anaknya masih belajar juga, dia juga bingung," kata Warti.
Buruh Sritex belum menerima gaji karena penghitungan masih dilakukan oleh kurator. Buruh berharap pemerintah dan pejabat berwenang dapat memastikan hak-hak mereka terpenuhi ketika bulan Ramadan 1446 H.
Pemerintah siapkan antisipasi
Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa pemerintah sedang mencari solusi terbaik untuk ribuan pekerja Sritex yang di PHK.
Seorang pria yang dikenal dengan julukan Noel menekankan bahwa negara harus memastikan hak-hak pekerja dijamin, termasuk hak atas gaji dan jaminan sosial.
"Sama pentingnya adalah mencari teman-teman yang terkena PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di sekitar lokasi pabrik itu. Dengan syarat satu saja," kata Noel seperti dikutip laksamana.id dari Antara.
Yang utama mereka ingin bekerja, dan tidak terbatas oleh usia. Jelas kami akan mencari lapangan industri yang membuka kesempatan kerja, kami tidak ingin dibatasi oleh usia.
Saat itu, Menaker Yassierli menyatakan pemerintah telah melakukan kordinasi dengan perusahaan, kurator, serikat pekerja/buruh, dan dinas terkait terkait PHK Sritex.
“Dari awal Kemnaker selalu berupaya dan berharap agar pekerja/buruh tetap bekerja, tapi jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan gaji mereka, hak-hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Yassierli.
Editor : Pimred Laksamana.id