Di sisi lain, sumber internal yang mengetahui hasil pemeriksaan terbaru menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2024 di lingkungan Dinas PUPR Lampung Timur kembali memunculkan temuan BPK dengan nilai yang bahkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Fakta tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya persoalan yang belum terselesaikan dalam pengelolaan proyek infrastruktur daerah.
BPK sebelumnya telah merekomendasikan agar Bupati Lampung Timur memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk segera menagih kekurangan volume pekerjaan serta denda keterlambatan kepada para penyedia jasa.
Apabila tidak segera ditindaklanjuti, temuan berulang tersebut berpotensi menjadi catatan serius dalam tata kelola keuangan daerah dan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.Publik kini menunggu langkah nyata dari Dinas PUPR untuk memastikan uang daerah yang menjadi temuan BPK dapat dipulihkan dan tidak terus menjadi beban yang menggantung dari tahun ke tahun. (*)
Editor :
