Modus yang digunakan dalam korupsi ini adalah rekayasa laporan pertanggungjawaban keuangan. Sekda Indra Pomi diduga memerintahkan kepala OPD untuk membuat laporan kegiatan seremonial yang sebenarnya dimanipulasi atau bahkan fiktif.
Beberapa kegiatan yang terindikasi sebagai ajang pencucian uang APBD antara lain:* HUT Adhyaksa
* HUT Pekanbaru* Berbagai acara seremonial lainnya yang diduga hanya formalitas untuk menyedot anggaran
Dampaknya sangat nyata. Pemko Pekanbaru mengalami defisit anggaran yang parah, menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji pegawai, honorer, bahkan petugas posyandu!
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, menegaskan bahwa defisit ini adalah akibat langsung dari kebocoran keuangan yang dilakukan oleh pejabat Pemko.
Dengan pelimpahan ke JPU, proses hukum bagi Risnandar, Indra Pomi, dan Novin Karmila telah dimulai. Namun, pertanyaannya: Apakah mereka benar-benar aktor utama?Beberapa nama yang ikut disebut dalam investigasi media adalah:
* Kepala Bagian Keuangan BPKAD Pekanbaru* Pejabat di Biro Umum
* PPTK dan PPK yang memverifikasi dokumen keuangan
Bahkan, Muflihun (MF), mantan Pj Wali Kota sebelum Risnandar, kini juga tengah diperiksa oleh Polda Riau terkait dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
Editor : Pimred Laksamana.id
