Menurut Yorga, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar di pasar kerja.
"Pekerjaan yang layak di Indonesia sangat terbatas. Angka pengangguran resmi mencapai 7,2 juta orang, dan ada juga yang disebut pengangguran tersembunyi, yaitu sekitar 12-15 juta orang," jelasnya.
"Selain itu, hanya 40 persen dari pekerjaan yang termasuk sebagai sektor formal, sedangkan 60 persen lainnya berasal dari pekerjaan informal. Jika kita membicarakan sektor formal, sebenarnya hanya 24 persen dari mereka yang memiliki kontrak kerja formal yang sah," kata Yorga.
Situasi ini semakin memburuk dengan munculnya gelombang PHK. Menurut data resmi pemerintah, lebih dari 80 ribu orang telah kehilangan pekerjaan pada tahun 2024 dan kemungkinan besar jumlahnya masih lebih tinggi.
Menurutnya, jika rasa kecewa ini terkait dengan kondisi ekonomi dan politik, efeknya bisa sangat luas. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka mereka tidak memiliki penghasilan.
Hal ini menyebabkan melemahnya kelas menengah, yang seharusnya menjadi pilar penting bagi demokrasi. Tanpa adanya kelas menengah yang kuat, dukungan terhadap demokrasi akan melemah; sehingga memperumitkan kondisi politik dan menyempitkan ruang untuk menyuarakan kritik.
Sementara itu, berbagai program pemerintah yang sering diiklankan di media sosial belum cukup meyakinkan generasi muda. Banyak yang berpendapat bahwa program-program tersebut lebih bersifat simbolis tanpa menimbulkan dampak nyata.
"Anak muda yang kritis itu bagus, karena itu merupakan bentuk kontrol sosial. Namun, mereka membutuhkan kebijakan yang sebenarnya bisa dirasakan, bukan hanya sekedar gimmick," ujarnya.
Yorga mengatakan, ambisi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 mungkin akan terancam jika situasi saat ini tidak berubah.
Target Indonesia Emas adalah 80 persen penduduk berada di kelas menengah, tetapi pada tahun 2019, target tersebut baru tercapai oleh 21 persen.
Editor : Pimred Laksamana.id
