"Dengan demikian, uang yang dihemat itu sebenarnya adalah uang yang mahal yang dibayar dengan utang," kata Wijayanto.
Jika efisiensi dan realokasi anggaran tidak dilaksanakan dengan tepat, maka potensi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan menurun. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 bahkan berpotensi lebih rendah daripada tahun 2024 atau di bawah 5%.
Harus Selektif
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar meminta agar pengurangan anggaran dilakukan secara selektif. Efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu sektor strategis layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Media mengemukakan dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, alokasi anggaran yang dikurangi tidak boleh menjelekkan layanan publik, terutama yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Kedua, pemangkasan anggaran harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini, misalnya, meningkatkan efisiensi atau mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih produktif.
Jika Prabowo ingin menggunakan hasil efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG), maka hal itu tidak tepat. Selain itu, efisiensi juga memiliki risiko yang menguntungkan kelompok tertentu, seperti oligarki, tanpa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas, sehingga memerlukan pengawasan.
Paket Pilihan Makanan Seimbang Tanpa Biaya
Sementara itu, Kementerian Keuangan membuka kemungkinan untuk memperluas program Makan Siang Gratis (MBG) dalam pertemuan kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Dalam rapat mengenai proyeksi APBN-P tahun 2025, Kementerian Keuangan menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan dalam simulasi pilihan perluasan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dengan penambahan anggaran Rp 100 triliun, dari awalnya Rp 71 triliun, Kementerian Keuangan optimistik bahwa kontribusinya dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7%. Proyeksi lainnya menunjukkan bahwa proyek ini dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlibat hingga 185 ribu orang, serta mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,19%.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka kemungkinan penambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 171 triliun. Namun, Sri Mulyani menetapkan syarat untuk peningkatan anggaran ini.
Editor : Pimred Laksamana.id
