Scroll untuk baca artikel

Prabowo Berencana Hemat Anggaran hingga Rp 750 Triliun, Ini Risikonya

Prabowo Berencana Hemat Anggaran hingga Rp 750 Triliun, Ini Risikonya
Prabowo Berencana Hemat Anggaran hingga Rp 750 Triliun, Ini Risikonya

Mereka berencana menghemat anggaran sebesar Rp 750 triliun. Angka ini lebih besar dari yang telah ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yaitu Rp 306,69 triliun.

Pada acara ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, Sabtu (15/2), Prabowo menjabarkan rencana efisiensi anggaran. Menurutnya, penghematan sebesar Rp 750 triliun akan dilakukan dalam tiga tahap.

Langkah pertama adalah penyusunan anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp 300 triliun. Penghematan ini diambil dari Anggaran Bendahara Umum Negara alias BA BUN.

BA BUN merupakan bagian anggaran yang tidak masuk dalam anggaran kementerian atau lembaga. BA BUN ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 127/PMK.02/2020 yang mengatur tentang penggunaan dan pergeseran anggaran khusus untuk pengelolaan belanja lainnya.

Langkah berikutnya adalah penghematan anggaran sebesar Rp 308 triliun. Penghematan ini berasal dari penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sampai ke level satuan 9, namun Rp 58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke 17 kementerian dan lembaga.

Sementara putaran ketiga adalah sebesar Rp 300 triliun. Penghematan ini berasal dari dividen BUMN, yaitu sekitar Rp 300 triliun. Namun, Rp 100 triliun akan dikembalikan sebagai modal kerja.

“Jadi, totalnya kita memiliki Rp 750 triliun atau sekitar US$ 44 miliar,” kata Prabowo.

Berpotensi Tidak Terwujud

Seorang pakar ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa menghemat biaya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Namun, ia kurang optimis dengan kemungkinan keberhasilan upaya tersebut.

, Selasa (18/2).

Dia juga menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana yang akan diperoleh dari efisiensi anggaran tersebut, karena APBN sedang mengalami defisit yang cukup besar.

Editor : Pimred Laksamana.id
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Pengobatan
Terkini