Mereka berencana menghemat anggaran sebesar Rp 750 triliun. Angka ini lebih besar dari yang telah ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yaitu Rp 306,69 triliun.
Pada acara ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, Sabtu (15/2), Prabowo menjabarkan rencana efisiensi anggaran. Menurutnya, penghematan sebesar Rp 750 triliun akan dilakukan dalam tiga tahap.
Langkah pertama adalah penyusunan anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp 300 triliun. Penghematan ini diambil dari Anggaran Bendahara Umum Negara alias BA BUN.
BA BUN merupakan bagian anggaran yang tidak masuk dalam anggaran kementerian atau lembaga. BA BUN ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 127/PMK.02/2020 yang mengatur tentang penggunaan dan pergeseran anggaran khusus untuk pengelolaan belanja lainnya.
Langkah berikutnya adalah penghematan anggaran sebesar Rp 308 triliun. Penghematan ini berasal dari penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sampai ke level satuan 9, namun Rp 58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke 17 kementerian dan lembaga.
Sementara putaran ketiga adalah sebesar Rp 300 triliun. Penghematan ini berasal dari dividen BUMN, yaitu sekitar Rp 300 triliun. Namun, Rp 100 triliun akan dikembalikan sebagai modal kerja.
“Jadi, totalnya kita memiliki Rp 750 triliun atau sekitar US$ 44 miliar,” kata Prabowo.
Berpotensi Tidak Terwujud
Seorang pakar ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa menghemat biaya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Namun, ia kurang optimis dengan kemungkinan keberhasilan upaya tersebut.
, Selasa (18/2).
Dia juga menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana yang akan diperoleh dari efisiensi anggaran tersebut, karena APBN sedang mengalami defisit yang cukup besar.
"Dengan demikian, uang yang dihemat itu sebenarnya adalah uang yang mahal yang dibayar dengan utang," kata Wijayanto.
Jika efisiensi dan realokasi anggaran tidak dilaksanakan dengan tepat, maka potensi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan menurun. Bahkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 bahkan berpotensi lebih rendah daripada tahun 2024 atau di bawah 5%.
Harus Selektif
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar meminta agar pengurangan anggaran dilakukan secara selektif. Efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu sektor strategis layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Media mengemukakan dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, alokasi anggaran yang dikurangi tidak boleh menjelekkan layanan publik, terutama yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Kedua, pemangkasan anggaran harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini, misalnya, meningkatkan efisiensi atau mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih produktif.
Jika Prabowo ingin menggunakan hasil efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG), maka hal itu tidak tepat. Selain itu, efisiensi juga memiliki risiko yang menguntungkan kelompok tertentu, seperti oligarki, tanpa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas, sehingga memerlukan pengawasan.
Paket Pilihan Makanan Seimbang Tanpa Biaya
Sementara itu, Kementerian Keuangan membuka kemungkinan untuk memperluas program Makan Siang Gratis (MBG) dalam pertemuan kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Dalam rapat mengenai proyeksi APBN-P tahun 2025, Kementerian Keuangan menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan dalam simulasi pilihan perluasan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dengan penambahan anggaran Rp 100 triliun, dari awalnya Rp 71 triliun, Kementerian Keuangan optimistik bahwa kontribusinya dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7%. Proyeksi lainnya menunjukkan bahwa proyek ini dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlibat hingga 185 ribu orang, serta mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,19%.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka kemungkinan penambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 171 triliun. Namun, Sri Mulyani menetapkan syarat untuk peningkatan anggaran ini.
Dia berharap tambahan anggaran ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
"Kerja sama antara Bank dan pihak swasta sangat luar biasa bagi usaha mikro dan kecil menengah," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1).
Editor : Pimred Laksamana.id