.
Padahal sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan permintaan alokasi dana untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp14,87 triliun.
Angka tersebut masuk dalam total tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025, yaitu sebesar Rp60,6 triliun.
"Tentang tahun 2025, kami berencana untuk mengajukan tambahan sekitar Rp60,6 triliun," kata Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Secara rinci, permohonan dana tambahan untuk IKN tersebut dibagi untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp9,9 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, serta pembangunan replika Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Kemudian untuk sektor Direktorat Jenderal Cipta Karya, anggaran sebesar Rp4,969 miliar yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polisi Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Nasional.
Anggaran tahun 2025 Kementerian PU direncanakan dipangkas menjadi Rp81,38 triliun.
Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Penggunaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Editor : Pimred Laksamana.id
