Pernyataan Presiden Jokowi tentang cita-citanya terhadap IKN (Ibu Kota Negara) terlihat jelas, tetapi pemerintahan Prabowo mengurangi anggaran untuk proyek tersebut.
Publik saat ini memperhatikan kemajuan pembangunan Kota Ibu Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Karena proyek pembangunannya mengalami kesulitan, hal itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang terblokir.
Presiden Prabowo Subianto saat ini terfokus pada program utama yang langsung menangkap kebutuhan masyarakat, seperti program makan gratis bergizi (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis (CKG).
Harap dimaklumkan bahwa semua proyek yang menjadi prioritas memerlukan anggaran yang sangat besar, sehingga pembangunan IKN mungkin harus diberi prioritas yang lebih rendah.
Bagaimana reaksi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait hal ini?
IKN adalah proyek besar impian Presiden Jokowi.
Dia ingin diingatkan sebagai Presiden Indonesia yang sukses memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Presiden Jokowi ingin memberikan klarifikasi tentang mantan jurnalis Najwa Shihab.
Presiden Jokowi percaya bahwa pembangunan IKN tidak akan gagal.
Keyakinan Jokowi tersebut berdasarkan rencana bahwa pembangunan IKN adalah proyek panjang jangka waktu.
Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa semua perencanaan untuk menyelesaikan pembangunan Nusantara memang harus disiapkan dengan teliti.
.
"Ibu kota yang dipindahkan ini, pindah rumah saja sudah cukup rumit, apalagi ini adalah persiapan untuk pindah ibu kota, jadi harus sangat siap dan sempurna," ujarnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa perpindahan ibu kota ini telah direncanakan sejak era awal kepemimpinan Presiden RI pertama, Bapak Soekarno.
Pada sebuah pernyataan, mantan Wali Kota Solo menyebutkan bahwa pembangunan IKN untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi.
Menurut Jokowi, sebagian besar perputaran ekonomi nasional ada di Pulau Jawa.
"Jika kita melihat dari sisi ekonomi besar, PDB kita sebesar 58 persen dan berputar di Jawa. Padahal, kita memiliki 17.000 pulau," katanya.
"Selanjutnya, 56 persen penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, sehingga magnetnya semua di Jawa, dan saya pikir daya dukung Pulau Jawa, jika kita teruskan, tidak akan cukup," lanjutnya.
Lalu, Jokowi menyebut pembangunan IKN sebagai bentuk pembentukan ibu kota politik seperti Washington DC di Amerika Serikat (AS).
Saat itu, Jakarta akan menjadi seperti New York, yaitu pusat ekonomi Amerika Serikat.
Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan bahwa IKN berpotensi mengalami kesulitan keuangan yang lebih besar setelah adanya penyusutan besar-besaran anggaran IKN pada tahun ini.
Pemangkasan ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Saya telah menyampaikan sejak awal bahwa IKN ini akan memerlukan biaya yang sangat besar dan akan menjadi tanggungan APBN pemerintahan berikutnya," kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025), "Prabowo telah terbukti mengambil beban itu dari Jokowi.
Menurutnya, ruang anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin sempit karena pembangunan IKN, padahal saat ini memerlukan anggaran yang cukup untuk melaksanakan pembangunan dan janji-janji kampanyenya.
"Menurut saya, keputusan Prabowo untuk memindahkan anggaran IKN (Ibu Kota Negara) bisa dipahami karena memang sangat membutuhkan biaya besar. Saya pikir Prabowo mungkin memerlukan tambahan dana untuk program pemberian makanan bergizi," kata Nailul.
"Prioritaskan program MBG lebih dahulu daripada program warisan Jokowi," kata Prabowo.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa jika proyek IKN dihentikan oleh pemerintahan Prabowo, ada yang mengatakan hal itu akan menyebabkan kerugian besar, namun hal ini bisa berlawanan dengan apa yang dikatakan.
"Saya melihat jika kerugian akan terus meningkat. Sampai sekarang belum ada investor asing tunggal yang masuk. Orang-orang bilang ada yang menunggu, tapi itu semua palsu," ujarnya.
Meskipun diblokir, pemerintahan Prabowo Subianto masih komitmen untuk menyelesaikan pembangunan Ibukota Negara (IKN).
Pihak Istana mengklaim bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur tetap berlangsung, meskipun anggarannya saat ini sedang diblokir.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, jika anggaran untuk pembangunan IKN diblokir, itu tidak berarti anggarannya tidak ada.
Hasan menyebutkan bahwa anggaran untuk lanjutan pembangunan IKN saat ini masih belum dibuka.
"Bisa jadi anggarannya belum dibuka, bukan berarti uangnya tidak ada," ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hasan menjelaskan, anggaran pembangunan IKN saat ini dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN.
Dia kemudian mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus melanjutkan pembangunan Ibukota Negara (IKN).
"Presiden berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan dengan biaya yang telah ditetapkan," kata Hasan.
"Jika tidak salah itu adalah komitmen sebesar Rp48 triliun selama lima tahun ke depan," ujarnya lagi.
"Dan target pemerintah adalah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif," jelasnya.
Hasan Nasbi menyatakan bahwa anggaran pembangunan IKN tidak sedikit, sehingga progresnya akan terus berlangsung.
"Masih berjalan. Itu kan Rp48 triliun dalam lima tahun, itu kan tidak kecil. Kan IKN terus berlanjut. Komitmennya baru beberapa hari yang lalu, teman-teman juga meliputnya," ujar Hasan.
"Terdapat konferensi pers dari Wakil Presiden Bidang Infrastruktur, juga Kepala Otorita Ibu Kota Negara, serta Menteri Pekerjaan Umum," katanya.
Diketahui, anggaran Kementerian PU untuk proyek Ibu Kota Nusantara IKN diblokir.
Penjelasan ini disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
"Saya rasa progresnya belum ada (langsung) sih. Jadi saya bilang, anggaran itu sekarang diblokir semua. Bagaimana progresnya? Anggarannya tidak ada, (mengapa) progresnya bertanya?" ujar Dody.
Ia mengatakan, anggaran yang ada hanya mencukupi untuk membeli makan siang saja.
Namun Dody tidak menjelaskan lebih lanjut apa maksudnya makan siang tersebut.
.
Padahal sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan permintaan alokasi dana untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp14,87 triliun.
Angka tersebut masuk dalam total tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025, yaitu sebesar Rp60,6 triliun.
"Tentang tahun 2025, kami berencana untuk mengajukan tambahan sekitar Rp60,6 triliun," kata Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Secara rinci, permohonan dana tambahan untuk IKN tersebut dibagi untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp9,9 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, serta pembangunan replika Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Kemudian untuk sektor Direktorat Jenderal Cipta Karya, anggaran sebesar Rp4,969 miliar yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polisi Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Nasional.
Anggaran tahun 2025 Kementerian PU direncanakan dipangkas menjadi Rp81,38 triliun.
Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Penggunaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dengan efisiensi, anggaran yang tersisa Kementerian PU tahun 2025 hanya sebesar Rp29,57 triliun.
Sebelumnya, anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PU tahun 2025 adalah sebesar Rp110,95 triliun.
lainnya
Informasi lebih lanjut dan menarik lainnya dapat ditemukan di
Editor : Pimred Laksamana.id