Lalu, Jokowi menyebut pembangunan IKN sebagai bentuk pembentukan ibu kota politik seperti Washington DC di Amerika Serikat (AS).
Saat itu, Jakarta akan menjadi seperti New York, yaitu pusat ekonomi Amerika Serikat.
Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan bahwa IKN berpotensi mengalami kesulitan keuangan yang lebih besar setelah adanya penyusutan besar-besaran anggaran IKN pada tahun ini.
Pemangkasan ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Saya telah menyampaikan sejak awal bahwa IKN ini akan memerlukan biaya yang sangat besar dan akan menjadi tanggungan APBN pemerintahan berikutnya," kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025), "Prabowo telah terbukti mengambil beban itu dari Jokowi.
Menurutnya, ruang anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin sempit karena pembangunan IKN, padahal saat ini memerlukan anggaran yang cukup untuk melaksanakan pembangunan dan janji-janji kampanyenya.
"Menurut saya, keputusan Prabowo untuk memindahkan anggaran IKN (Ibu Kota Negara) bisa dipahami karena memang sangat membutuhkan biaya besar. Saya pikir Prabowo mungkin memerlukan tambahan dana untuk program pemberian makanan bergizi," kata Nailul.
"Prioritaskan program MBG lebih dahulu daripada program warisan Jokowi," kata Prabowo.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa jika proyek IKN dihentikan oleh pemerintahan Prabowo, ada yang mengatakan hal itu akan menyebabkan kerugian besar, namun hal ini bisa berlawanan dengan apa yang dikatakan.
Editor : Pimred Laksamana.id
