Sangat mengejutkan karena yang mengatakan itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan, orang yang mengetahui semua hal selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jadi kalau dana bantuan sosial sebesar 500 triliun hanya separuh yang disalurkan dengan efektif, maka itu baru efektifnya belum, bukan soal pertanggungjawabannya. Jadi orang bertanya, kalau separuh itu 250 triliun sudah disalurkan ataukah korupsi, atau tidak disalurkan sama sekali," ujar Rocky.
Rp 250 Triliun Bansos Era Jokowi Tidak Memenuhi Sasaran
Luhut mengungkapkan, dari Rp 500 triliun nilai bansos yang disalurkan oleh Presiden Jokowi, hanya separuhnya yang tepat sasaran.
"Saya telah menyaksikan sendiri bagaimana efektivitas program bantuan sosial menghadapi tantangan besar dalam lima tahun terakhir. Dari total anggaran Rp 500 triliun untuk bansos, hanya setengahnya saja yang benar-benar sampai ke orang yang berhak. Masalah utama adalah data yang berulang, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta mereka yang bahkan tidak memiliki NIK," kata Luhut di Jakarta, Sabtu (8/2/2025)
Dalam upaya penyempurnaan ini, lanjutnya, pemerintah sedang membangun Sistem Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang menggabungkan tiga basis data utama: Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penelitian Percepatan Pemusnahan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Penggabungan data ini akan diperiksa dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kebenaran data penerima bantuan sosial.
"Saya berterima kasih, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan penyelesaian integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan," lanjutnya. Selain integrasi data, terang Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.
Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Pemerintah Teknologi (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk diselesaikan pada Agustus mendatang. “Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bantuan sosial disalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.
Digitalisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Dengan menggunakan integrasi dan pembaruan data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran dan mengalokasikan bantuan dengan lebih efektif, sehingga setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak.
Editor : Pimred Laksamana.id
