Pengamat politik Rocky Gerung terkejut dengan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang berani membuka kritik tentang cara penyaluran bantuan sosial (bansos) pada era Presiden Jokowi.
Menurut Rocky, anggaran bansos sebesar Rp 500 triliun mengejutkan, hanya separuhnya saja, atau Rp 250 triliun yang tepat sasaran.
Sebanyak 250 triliun rupiah lain yang merupakan hak orang miskin Indonesia, tidak pernah sampai.
"Sesuatu yang luar biasa ini karena separuh dari 250 triliun tidak tersalurkan itu, itu yang benar-benar mengagetkan karena ini melibatkan hak orang-orang miskin," kata Rocky di channel YouTube-nya, Rocky Gerung Official, yang tayang Senin (10/2/2025).
Rocky menyerukan agar anggaran selama masa jabatan Presiden Jokowi diadili.
Karena, menurutnya, pernyataan Luhut dapat dianalisis secara hukum pidana untuk menyelidiki kemungkinan korupsi di dalamnya.
Apa yang terlihat seperti diperlukan adalah dukungan masyarakat atau dukungan moral masyarakat untuk mengungkap dan menyelidiki kembali semua penggunaan anggaran selama Presiden Jokowi menjabat.
"Ya tentu secara hukum, orang bilang bahwa Presiden Jokowi telah mempertanggungjawabkan diri, ya. Namun, jika kita membicarakan tentang kasus kriminal, maka pertanggungjawaban tidak ada batas waktu karena korupsi. Jadi, jika terdapat bukti korupsi, maka presiden yang sudah berakhir masa jabatannya pun masih dapat dituntut secara pidana karena tidak ada batas waktu," jelasnya.
Rocky menganggap pernyataan Luhut itu mengejutkan.
Karena Luhut adalah orang terpercaya Presiden Jokowi, yang menjabat sebagai Presiden ke-7 selama periode 2014-2024.
Editor : Pimred Laksamana.id
