Pengamat politik Rocky Gerung terkejut dengan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang berani membuka kritik tentang cara penyaluran bantuan sosial (bansos) pada era Presiden Jokowi.
Menurut Rocky, anggaran bansos sebesar Rp 500 triliun mengejutkan, hanya separuhnya saja, atau Rp 250 triliun yang tepat sasaran.
Sebanyak 250 triliun rupiah lain yang merupakan hak orang miskin Indonesia, tidak pernah sampai.
"Sesuatu yang luar biasa ini karena separuh dari 250 triliun tidak tersalurkan itu, itu yang benar-benar mengagetkan karena ini melibatkan hak orang-orang miskin," kata Rocky di channel YouTube-nya, Rocky Gerung Official, yang tayang Senin (10/2/2025).
Rocky menyerukan agar anggaran selama masa jabatan Presiden Jokowi diadili.
Karena, menurutnya, pernyataan Luhut dapat dianalisis secara hukum pidana untuk menyelidiki kemungkinan korupsi di dalamnya.
Apa yang terlihat seperti diperlukan adalah dukungan masyarakat atau dukungan moral masyarakat untuk mengungkap dan menyelidiki kembali semua penggunaan anggaran selama Presiden Jokowi menjabat.
"Ya tentu secara hukum, orang bilang bahwa Presiden Jokowi telah mempertanggungjawabkan diri, ya. Namun, jika kita membicarakan tentang kasus kriminal, maka pertanggungjawaban tidak ada batas waktu karena korupsi. Jadi, jika terdapat bukti korupsi, maka presiden yang sudah berakhir masa jabatannya pun masih dapat dituntut secara pidana karena tidak ada batas waktu," jelasnya.
Rocky menganggap pernyataan Luhut itu mengejutkan.
Karena Luhut adalah orang terpercaya Presiden Jokowi, yang menjabat sebagai Presiden ke-7 selama periode 2014-2024.
Sangat mengejutkan karena yang mengatakan itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan, orang yang mengetahui semua hal selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jadi kalau dana bantuan sosial sebesar 500 triliun hanya separuh yang disalurkan dengan efektif, maka itu baru efektifnya belum, bukan soal pertanggungjawabannya. Jadi orang bertanya, kalau separuh itu 250 triliun sudah disalurkan ataukah korupsi, atau tidak disalurkan sama sekali," ujar Rocky.
Rp 250 Triliun Bansos Era Jokowi Tidak Memenuhi Sasaran
Luhut mengungkapkan, dari Rp 500 triliun nilai bansos yang disalurkan oleh Presiden Jokowi, hanya separuhnya yang tepat sasaran.
"Saya telah menyaksikan sendiri bagaimana efektivitas program bantuan sosial menghadapi tantangan besar dalam lima tahun terakhir. Dari total anggaran Rp 500 triliun untuk bansos, hanya setengahnya saja yang benar-benar sampai ke orang yang berhak. Masalah utama adalah data yang berulang, penerima yang tidak memenuhi syarat, serta mereka yang bahkan tidak memiliki NIK," kata Luhut di Jakarta, Sabtu (8/2/2025)
Dalam upaya penyempurnaan ini, lanjutnya, pemerintah sedang membangun Sistem Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang menggabungkan tiga basis data utama: Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penelitian Percepatan Pemusnahan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Penggabungan data ini akan diperiksa dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kebenaran data penerima bantuan sosial.
"Saya berterima kasih, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan penyelesaian integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan," lanjutnya. Selain integrasi data, terang Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.
Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Pemerintah Teknologi (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk diselesaikan pada Agustus mendatang. “Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bantuan sosial disalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.
Digitalisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Dengan menggunakan integrasi dan pembaruan data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran dan mengalokasikan bantuan dengan lebih efektif, sehingga setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak.
Dengan langkah-langkah tersebut, dia optimis bahwa sistem bantuan sosial yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
"Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun dasar yang baru untuk sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, terbuka, dan adil," kata Luhut.
Pastikan Tribunners sudah menginstall aplikasi WhatsApp ya
Editor : Pimred Laksamana.id