Ia juga meminta komitmen dari pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan hasil pajak negara terhadap Kendaraan Bermotor (PNJPBM) sepenuhnya untuk jalan.
"Sekarang ini kebutuhan ruas jalan, terutama jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa dan harus terwancungi. Jika ini terlaksana, kebutuhan jalan di Jawa Barat bisa rampung dalam waktu satu tahun," kata Dedi.
Dalam rangka menjamin ketepatan pelaksanaan, Dedi menghendaki penetapan aturan khusus bagi pemotor yang melalaikan pembayaran pajak.
"Kendaraan yang tidak membayar pajak tidak bisa melintas jalan. Kami Konsisten bahwa dana pajak kendaraan bermotor digunakan untuk pembangunan jalan, maka orang yang menikmati fasilitas tersebut harus membayar pajak," katanya.
Dia juga mengingatkan pentingnya menggunakan nomor kendaraan menurut domisili di Jawa Barat, terutama untuk perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut.
Baca Juga:
Dalam proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, disebutkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat diprediksi akan mencapai Rp 6,3 triliun, terdiri dari Rp 3,8 triliun sebagai pajak tahunan kendaraan bermotor dan Rp 2,4 triliun sebagai bea nama ulang kendaraan bermotor.
Juga dijelaskan rincian penerimaan dana bagi hasil yang akan diterima pemerintah daerah kabupaten dan kota.
Contohnya, Kota Bekasi mendapatkan penerimaan tertinggi sekitar Rp 862 miliar, disusul Kota Bandung sekitar Rp 887 miliar, dan Kabupaten Bekasi dengan sekitar Rp 701 miliar.
"Dana ini harus dipergunakan untuk memperbaiki jalan, sehingga tidak ada alasan bagi daerah untuk memiliki jalan yang rusak," ujar Dedi.
Editor : Pimred Laksamana.id
