Cek Aneka Ini, Gubernur Baru Jawa Barat Larang Berkendara Motor dan Mobil dengan Kriteria Berikut

Centang Checklist Milikmu!, Gubernur Baru Jawa Barat Larang kendaraan Motor dan Mobil Melewati Jalan dengan Syarat-syarat Ini.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kendaraan roda dua dan empat roda yang tidak memenuhi kriteria tertentu tidak diizinkan lewat jalan umum

Laksamana.id/ Regulasi

Irsyaad W 23 Januari 2023, 12:30 PM 23 Januari 2023, 12:30 PM

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melarang kendaraan dengan kriteria tertentu seperti motor dan mobil melewati jalan.

Yuk, langsung saja cek, siapa tahu ini mendekati atau memenuhi syarat yang disebut.

Dia menyampaikan hal itu kepada sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat, (21/1/25) dan menyelaunya melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Dedi menegaskan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah tersebut akan digunakan sepenuhnya bagi kewangan pembangunan dan pekerjaan perbaikan jalan.

Baca juga: Sosok Yang Mengaku Anggota Polres Muara Jambi Jadi Sorotan

Dalam pernyataannya, Dedi mengingatkan akan pentingnya kemudahan dan keaslian dalam pengelolaan pajak agar manfaat nyata dirasakan oleh masyarakat.

"Ya, pembukaan pertama kita, karena banyak bupati yang tidak tahu tentang pendapatan bagi hasil kendaraan bermotor. Hari ini harus diumumkan agar semua warga Jawa Barat mengetahui bahwa ada satu pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor, yaitu 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten," kata Dedi seperti dilansir dari Kompas.com.

Kompas.com mengonfirmasi dan mendapat izin untuk menggunakan pernyataan Dedi Mulyadi melalui panggilan telepon, Rabu, 22 Januari 2025.

Baca Juga:

Baca juga: Tak Ingin Asal-Asalan, Kabid Sarpras Tuntut Hasil Rehab Sekolah Bermutu Tinggi

Dedi menegaskan bahwa 100 persen pajak kendaraan bermotor di tingkat provinsi harus dialokasikan untuk pembangunan jalan.

"Masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor ingin menikmati fasilitas jalan yang bagus. Jangan sampai warga berbayar pajak sebesar-besarnya setiap tahunnya, namun kondisinya tidak berubah," kata tersebut.

Ia juga meminta komitmen dari pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan hasil pajak negara terhadap Kendaraan Bermotor (PNJPBM) sepenuhnya untuk jalan.

"Sekarang ini kebutuhan ruas jalan, terutama jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa dan harus terwancungi. Jika ini terlaksana, kebutuhan jalan di Jawa Barat bisa rampung dalam waktu satu tahun," kata Dedi.

Baca juga: Polemik pembebasan 10 warga Banyuwangi mencuat, Advokat Sugeng beri penjelasan

Dalam rangka menjamin ketepatan pelaksanaan, Dedi menghendaki penetapan aturan khusus bagi pemotor yang melalaikan pembayaran pajak.

"Kendaraan yang tidak membayar pajak tidak bisa melintas jalan. Kami Konsisten bahwa dana pajak kendaraan bermotor digunakan untuk pembangunan jalan, maka orang yang menikmati fasilitas tersebut harus membayar pajak," katanya.

Dia juga mengingatkan pentingnya menggunakan nomor kendaraan menurut domisili di Jawa Barat, terutama untuk perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut.

Baca Juga:

Dalam proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, disebutkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat diprediksi akan mencapai Rp 6,3 triliun, terdiri dari Rp 3,8 triliun sebagai pajak tahunan kendaraan bermotor dan Rp 2,4 triliun sebagai bea nama ulang kendaraan bermotor.

Juga dijelaskan rincian penerimaan dana bagi hasil yang akan diterima pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Contohnya, Kota Bekasi mendapatkan penerimaan tertinggi sekitar Rp 862 miliar, disusul Kota Bandung sekitar Rp 887 miliar, dan Kabupaten Bekasi dengan sekitar Rp 701 miliar.

"Dana ini harus dipergunakan untuk memperbaiki jalan, sehingga tidak ada alasan bagi daerah untuk memiliki jalan yang rusak," ujar Dedi.

Dedi berharap dengan pendalaman pengelolaan vaksinasi flu, infrastruktur jalan di Jawa Barat bisa tuntas dengan cepat.

"Jika penggunaan seluruh pajak kendaraan bermotor efektif disalurkan sesuai kebutuhan, maka jalan provinsi dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada warganya yang telah membayar pajak kendaraan bermotor dan berharap mereka yang belum juga membayarnya segera melaksanakan kewajiban guna pembayaran tersebut.

"Pajak ini adalah kontribusi nyata untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik," pungkasnya.

Editor : Pimred Laksamana.id