Scroll untuk baca artikel

Cek Milik Kalian, Gubernur Baru Jabar Larang Motor dan Mobil Dengan Kriteria Ini Melintasi Jalan

Cek Milik Kalian, Gubernur Baru Jabar Larang Motor dan Mobil Dengan Kriteria Ini Melintasi Jalan
Cek Milik Kalian, Gubernur Baru Jabar Larang Motor dan Mobil Dengan Kriteria Ini Melintasi Jalan
Cek Aneka Ini, Gubernur Baru Jawa Barat Larang Berkendara Motor dan Mobil dengan Kriteria Berikut

Centang Checklist Milikmu!, Gubernur Baru Jawa Barat Larang kendaraan Motor dan Mobil Melewati Jalan dengan Syarat-syarat Ini.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kendaraan roda dua dan empat roda yang tidak memenuhi kriteria tertentu tidak diizinkan lewat jalan umum

Laksamana.id/ Regulasi

Irsyaad W 23 Januari 2023, 12:30 PM 23 Januari 2023, 12:30 PM

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melarang kendaraan dengan kriteria tertentu seperti motor dan mobil melewati jalan.

Yuk, langsung saja cek, siapa tahu ini mendekati atau memenuhi syarat yang disebut.

Dia menyampaikan hal itu kepada sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat, (21/1/25) dan menyelaunya melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Dedi menegaskan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah tersebut akan digunakan sepenuhnya bagi kewangan pembangunan dan pekerjaan perbaikan jalan.

Dalam pernyataannya, Dedi mengingatkan akan pentingnya kemudahan dan keaslian dalam pengelolaan pajak agar manfaat nyata dirasakan oleh masyarakat.

"Ya, pembukaan pertama kita, karena banyak bupati yang tidak tahu tentang pendapatan bagi hasil kendaraan bermotor. Hari ini harus diumumkan agar semua warga Jawa Barat mengetahui bahwa ada satu pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor, yaitu 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten," kata Dedi seperti dilansir dari Kompas.com.

Kompas.com mengonfirmasi dan mendapat izin untuk menggunakan pernyataan Dedi Mulyadi melalui panggilan telepon, Rabu, 22 Januari 2025.

Baca Juga:

Dedi menegaskan bahwa 100 persen pajak kendaraan bermotor di tingkat provinsi harus dialokasikan untuk pembangunan jalan.

"Masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor ingin menikmati fasilitas jalan yang bagus. Jangan sampai warga berbayar pajak sebesar-besarnya setiap tahunnya, namun kondisinya tidak berubah," kata tersebut.

Editor : Pimred Laksamana.id
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Pengobatan
Terkini