Media Harus Berani Bertanya
Dalam forum tersebut, Gyzelda juga menekankan pentingnya wartawan memilih narasumber sesuai dengan substansi persoalan.
SKK Migas, kata dia, berada dalam ranah kegiatan usaha hulu migas bersama KKKS. Sementara persoalan BBM dan kegiatan hilir memiliki pihak yang berwenang berbeda.
“Jangan sampai kalau nanya BBM ke kita. Sudah tahu ya, ke badan usaha atau BPH. Kalau ada kebijakan, itu juga bukan di SKK Migas. Kebijakan keluar dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah sesuai kewenangannya,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa hubungan baik antara media dan industri bukan berarti mengurangi jarak kritis seorang wartawan.Sebaliknya, semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin besar pula tanggung jawab media untuk memeriksa data, menguji informasi, mencari narasumber yang tepat, serta menyampaikan fakta secara berimbang.
Sebab, bagi masyarakat, angka produksi, lifting, cadangan, hingga investasi migas bukan sekadar istilah teknis. Di baliknya terdapat persoalan energi, penerimaan negara, investasi, lapangan kerja, dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan informasi yang benar. (*)
Editor : Pimred Laksamana.id
