Laksamana.id || Lampung Barat —
Lembaga Pembinaan Rakyat (PRL) DPD Kabupaten Lampung Barat menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan salah satu aktivis masyarakat Lampung Barat, Dedi, yang meminta penegakan hukum terkait kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tetap berjalan, namun dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Dedi sebelumnya menyampaikan dukungannya terhadap upaya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Namun, ia meminta agar penanganan terhadap dua warga yang tersangkut perkara perbaikan jalan dikaji secara menyeluruh, terutama menyangkut latar belakang sejarah jalan tersebut dan tujuan masyarakat melakukan perbaikan.Lembaga PRL Lmenilai, apabila benar jalan yang diperbaiki merupakan jalur lama yang telah digunakan masyarakat sejak puluhan tahun lalu, maka fakta tersebut patut menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
Menurut informasi yang disampaikan Dedi, jalur tersebut telah ada sejak era 1980-an dan disebut pernah mengalami pembukaan serta pelebaran melalui program ABRI Masuk Desa pada 1998. Jalur itu disebut menjadi akses penghubung masyarakat sejumlah wilayah menuju jaringan jalan kabupaten dan provinsi.
“PRL mendukung penegakan hukum dan perlindungan kawasan hutan. Namun, hukum juga harus melihat konteks persoalan secara utuh. Jika masyarakat hanya memperbaiki jalan lama yang selama ini menjadi akses mereka, tentu fakta sejarah, kepentingan publik dan itikad baik masyarakat harus diperiksa secara objektif,” ujar Bambang Ketua PRL DPD Lampung Barat.
Editor : Yanto
