Aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, harus:
1. Membuka penyelidikan resmi atas proyek ini.
2. Memanggil pihak terkait, termasuk PPK, KPA, dan kontraktor, untuk dimintai pertanggungjawaban.
3. Memastikan proyek ini diperbaiki sesuai standar sebelum digunakan.
4. Mengusut kemungkinan jaringan praktik serupa di proyek lain.
Jika ada bukti kuat terjadi korupsi dalam proyek ini, maka harus ada penindakan hukum yang tegas agar kejadian serupa tidak berulang!Saat ini, PPK dan KPA proyek ini justru sulit dikonfirmasi, seolah ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Jika pejabat yang bertanggung jawab menghindar, maka semakin jelas bahwa ada masalah serius dalam proyek ini.
Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum tidak boleh diam!Jika penyimpangan ini dibiarkan, bukan hanya uang negara yang dirugikan, tetapi juga keselamatan siswa dan guru yang akan menggunakan bangunan tersebut!
Kita butuh pendidikan yang berkualitas, bukan bangunan yang rentan roboh akibat ulah mafia proyek!** Tim.
Editor : Pimred Laksamana.id
