Sementara itu, terduga DM dan GRJ melakukan komunikasi dengan terduga AP untuk mendapatkan harga tinggi (spot) pada saat syarat belum dipenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk mengimpor produk kilang.
Riva melakukan pembelian produk Pertamax (Ron 92) oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam proses pengadaan produk kilang.
Padahal, sebenarnya cukup membeli bensin Pertalite (BBM 90) atau yang lebih rendah saja.
Selanjutnya, Pertalite tersebut di-blending di Gudang/Depo untuk menjadi Bensin 92.
Padahal, hal itu tidak boleh dilakukan.
Selanjutnya, ketika melakukan impor minyak mentah dan produk kilang, ditemukan fakta bahwa Yoki sebagai Direktur Utama PT Pertamina International Shipping melakukan mark up kontrak pengiriman.
Pemerintah mengenakan biaya sekitar 13 hingga 15 persen secara ilegal, sehingga pelaku MKAR mendapat keuntungan dari transaksi tersebut.
“Ketika kebutuhan minyak dalam negeri sebagian besar dipenuhi oleh produk impor secara ilegal, maka komponen harga dasar yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan Harga Index Pasar (HIP) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual kepada masyarakat menjadi mahal sehingga digunakan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelas keterangan tersebut.
”Karena beberapa pelanggaran terhadap hukum tersebut, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 193,7 triliun,” kata Kepolisian Negara.
Kemudian, berapa jumlah kekayaan Riva Siahaan setelah dia berhasil mengembangkan Pertalite menjadi Pertamax?
Editor : Pimred Laksamana.id
