"Ini bukan soal kesalahan data, karena ada bukti kwitansi pembayaran uang komite sebesar Rp 450 ribu. Dalam kwitansi tertulis jelas 'Sumbangan Komite Tahun Ajaran 2024/2025' dengan nominal yang telah ditentukan," lanjut pertanyaan tersebut.
Tak lama setelah konfirmasi lebih lanjut dilakukan, kontak WhatsApp awak media diduga diblokir oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batealit.
Kasus dugaan pungutan ini menjadi perhatian, terutama bagi para wali murid yang merasa terbebani dengan kebijakan tersebut. Mereka berharap ada transparansi dari pihak sekolah dan komite dalam setiap kebijakan yang menyangkut biaya pendidikan.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/wali murid. Namun, Komite Sekolah diperbolehkan menerima sumbangan atau bantuan yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat. Penggalangan dana ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta tidak boleh bersumber dari perusahaan rokok, minuman beralkohol, atau partai politik.
Selain itu, Komite Sekolah dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah. Mereka juga tidak boleh mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik atau seleksi penerimaan peserta didik baru, serta tidak boleh memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.Jika terdapat praktik pungutan oleh Komite Sekolah yang bersifat memaksa atau mengikat, hal tersebut melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait sumbangan yang diwajibkan tersebut. (Masdur)
Editor : Pimred Laksamana.id
