Laksamana.id | Jepara - Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batealit, Jepara, diduga bekerja sama dengan komite sekolah dalam melakukan pungutan terhadap orang tua siswa dengan nominal yang telah ditentukan. Berdasarkan informasi yang diterima awak media, siswa kelas 7 diminta membayar Rp 400 ribu, kelas 8 sebesar Rp 450 ribu, dan pembayaran dilakukan saat pengambilan rapor atau ijazah bagi siswa kelas sembilan (9). 18/02/2025.
Salah satu orang tua siswa, AG (bukan nama sebenarnya), mengonfirmasi adanya kewajiban pembayaran tersebut.
"Semua siswa di SMP Negeri 1 Batealit diminta membayar uang komite sesuai ketentuan. Pembayarannya dilakukan saat pengambilan rapor atau ijazah dan harus lunas," ujar AG kepada awak media, Jumat (14/2/2025).
Selain pungutan tersebut, siswa kelas 9 juga diwajibkan mengikuti study tour dengan biaya sebesar Rp 850 ribu per siswa. Biaya ini harus dicicil hingga lunas, dan yang menjadi perhatian, siswa yang tidak mengikuti study tour tetap diwajibkan membayar dengan jumlah yang sama.
"Sebetulnya banyak wali murid yang keberatan, tetapi tidak ada yang berani protes atau bicara ke pihak komite atau sekolah karena takut akan berimbas pada anak mereka. Akhirnya, dengan terpaksa tetap dibayar," lanjut AG.
Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1, sekolah atau komite sekolah tidak diperbolehkan menarik sumbangan atau iuran dari orang tua siswa dengan jumlah dan jangka waktu yang sudah ditentukan. Jika hal ini terjadi, maka sudah masuk kategori pungutan, bukan sumbangan. Seharusnya, sumbangan bersifat sukarela, bukan diwajibkan.
Ketika dikonfirmasi, Kepala SMP Negeri 1 Batealit, Idda Fitriati, membantah adanya pemaksaan dalam penggalangan dana komite.
"Itu salah besar. Pelaksanaan pertemuan komite pada bulan November 2025 sudah prosedural dan sesuai aturan serta arahan dari atasan. Ada rekening komite, tidak ada pemaksaan. Dana tersebut digunakan untuk melanjutkan pembangunan aula terbuka secara bertahap," ujar Idda melalui pesan singkat kepada awak media, Selasa (18/2/2025).
Namun, dalam klarifikasi tersebut, pihak sekolah lebih menekankan soal pembangunan aula, sementara awak media menyoroti sumbangan komite yang bersifat wajib bagi siswa setiap kenaikan kelas dan kelulusan.
"Maaf, kami tidak membahas tentang aula, tetapi mengenai uang komite yang harus dibayar orang tua siswa setiap tahun ajaran," tulis awak media dalam pertanyaan lanjutan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batealit.
"Ini bukan soal kesalahan data, karena ada bukti kwitansi pembayaran uang komite sebesar Rp 450 ribu. Dalam kwitansi tertulis jelas 'Sumbangan Komite Tahun Ajaran 2024/2025' dengan nominal yang telah ditentukan," lanjut pertanyaan tersebut.
Tak lama setelah konfirmasi lebih lanjut dilakukan, kontak WhatsApp awak media diduga diblokir oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batealit.
Kasus dugaan pungutan ini menjadi perhatian, terutama bagi para wali murid yang merasa terbebani dengan kebijakan tersebut. Mereka berharap ada transparansi dari pihak sekolah dan komite dalam setiap kebijakan yang menyangkut biaya pendidikan.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/wali murid. Namun, Komite Sekolah diperbolehkan menerima sumbangan atau bantuan yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat. Penggalangan dana ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta tidak boleh bersumber dari perusahaan rokok, minuman beralkohol, atau partai politik.
Selain itu, Komite Sekolah dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah. Mereka juga tidak boleh mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik atau seleksi penerimaan peserta didik baru, serta tidak boleh memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Jika terdapat praktik pungutan oleh Komite Sekolah yang bersifat memaksa atau mengikat, hal tersebut melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait sumbangan yang diwajibkan tersebut. (Masdur)
Editor : Pimred Laksamana.id