3. Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang mewajibkan industri kayu memiliki Izin Usaha Industri (IUI) serta Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Jika sawmill di Simpang Kambing tidak memiliki IUI, maka Satpol PP Kabupaten Kampar memiliki kewenangan penuh untuk menutup dan menyita peralatan mereka sesuai peraturan daerah.
_Aparat Diminta Bertindak, atau Justru Bagian dari Masalah?_
Masyarakat semakin geram dan mempertanyakan di mana keberanian aparat ? Jika aparat benar-benar bersih dan berpihak pada hukum, mengapa sawmill ilegal ini masih beroperasi?
Dinas Kehutanan Provinsi Riau tidak boleh lagi pura-pura buta dan tuli. Jika tidak segera bertindak, maka kredibilitasnya layak dipertanyakan. Begitu juga dengan Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Polda Riau, yang seharusnya bergerak cepat memberantas jaringan mafia kayu ilegal yang telah merugikan negara dan merusak lingkungan secara brutal.Jika hukum terus dibiarkan mandul, jangan heran jika sawmill-sawmill ilegal akan terus tumbuh subur, menjadi bukti betapa bobroknya sistem penegakan hukum di negeri ini. Saat ini, masyarakat hanya menunggu satu hal: Apakah aparat akan bertindak, atau tetap menjadi bagian dari permainan kotor ini ? *** Tim.
Editor : Pimred Laksamana.id
