Laksamana.id | Bangkinang - Simpang Kambing, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kini menjadi surga bagi sawmill ilegal yang terus beroperasi tanpa hambatan. Meski sudah jelas melanggar hukum, praktik haram ini tetap berjalan mulus, seolah tak tersentuh aparat.
Dari informasi masyarakat, sawmill-sawmill ilegal ini bukan sekadar berdiri sendiri, melainkan beroperasi atas dukungan yang dikoordinir oleh Datuk Ninik Mamak. Setiap sawmill diwajibkan membayar iuran harian sebesar Rp 250 ribu—uang yang kemudian disalurkan kepada aparat penegak hukum sebagai pelicin agar bisnis kotor ini tetap aman dari razia.
_Siapa yang Bermain di Balik Sawmill Ilegal Ini?_
Berdasarkan informasi di lapangan, beberapa sawmill ilegal yang masih beroperasi lancar di Simpang Kambing antara lain milik Mawar, Aan, Ipat, dan lainnya. Kayu yang mereka olah diduga berasal dari kawasan hutan di Siak dan Pelalawan, yang jelas merupakan hasil illegal logging.
Lebih parahnya, Simpang Kambing bukan satu-satunya titik. Gudang penyimpanan kayu ilegal juga ditemukan di Kubang (dekat kebun binatang) serta di kawasan Panam. Fakta ini menegaskan bahwa bisnis ilegal ini bukan lagi sekadar skala kecil, tetapi telah menjadi jaringan besar yang terorganisir.
Ketika dikonfirmasi terkait izin usaha, seorang koordinator dari Ninik Mamak dengan enteng mengakui bahwa sawmill tersebut tidak memiliki izin. Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi aparat dan pemerintah daerah yang selama ini membiarkan pelanggaran hukum terjadi secara terang-terangan.
_Jelas Melanggar Hukum, tapi Mengapa Dibiarkan?_
Keberadaan sawmill ilegal ini bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap lingkungan. Berikut beberapa aturan yang dilanggar:
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp 2,5 miliar.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur bahwa peredaran kayu harus dilakukan secara legal.
3. Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang mewajibkan industri kayu memiliki Izin Usaha Industri (IUI) serta Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Jika sawmill di Simpang Kambing tidak memiliki IUI, maka Satpol PP Kabupaten Kampar memiliki kewenangan penuh untuk menutup dan menyita peralatan mereka sesuai peraturan daerah.
_Aparat Diminta Bertindak, atau Justru Bagian dari Masalah?_
Masyarakat semakin geram dan mempertanyakan di mana keberanian aparat ? Jika aparat benar-benar bersih dan berpihak pada hukum, mengapa sawmill ilegal ini masih beroperasi?
Dinas Kehutanan Provinsi Riau tidak boleh lagi pura-pura buta dan tuli. Jika tidak segera bertindak, maka kredibilitasnya layak dipertanyakan. Begitu juga dengan Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Polda Riau, yang seharusnya bergerak cepat memberantas jaringan mafia kayu ilegal yang telah merugikan negara dan merusak lingkungan secara brutal.
Jika hukum terus dibiarkan mandul, jangan heran jika sawmill-sawmill ilegal akan terus tumbuh subur, menjadi bukti betapa bobroknya sistem penegakan hukum di negeri ini. Saat ini, masyarakat hanya menunggu satu hal: Apakah aparat akan bertindak, atau tetap menjadi bagian dari permainan kotor ini ? *** Tim.
Editor : Pimred Laksamana.id