Scroll untuk baca artikel

Sawmill Ilegal di Simpang Kambing Kian Merajalela: Bukti Hukum Mandul dan Aparat Tutup Mata?

Sawmill Ilegal di Simpang Kambing Kian Merajalela: Bukti Hukum Mandul dan Aparat Tutup Mata?
Sawmill Ilegal di Simpang Kambing Kian Merajalela: Bukti Hukum Mandul dan Aparat Tutup Mata?

Laksamana.id | Bangkinang - Simpang Kambing, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kini menjadi surga bagi sawmill ilegal yang terus beroperasi tanpa hambatan. Meski sudah jelas melanggar hukum, praktik haram ini tetap berjalan mulus, seolah tak tersentuh aparat. 

Dari informasi masyarakat, sawmill-sawmill ilegal ini bukan sekadar berdiri sendiri, melainkan beroperasi atas dukungan yang dikoordinir oleh Datuk Ninik Mamak. Setiap sawmill diwajibkan membayar iuran harian sebesar Rp 250 ribu—uang yang kemudian disalurkan kepada aparat penegak hukum sebagai pelicin agar bisnis kotor ini tetap aman dari razia. 

_Siapa yang Bermain di Balik Sawmill Ilegal Ini?_ 

Berdasarkan informasi di lapangan, beberapa sawmill ilegal yang masih beroperasi lancar di Simpang Kambing antara lain milik Mawar, Aan, Ipat, dan lainnya. Kayu yang mereka olah diduga berasal dari kawasan hutan di Siak dan Pelalawan, yang jelas merupakan hasil illegal logging. 

Lebih parahnya, Simpang Kambing bukan satu-satunya titik. Gudang penyimpanan kayu ilegal juga ditemukan di Kubang (dekat kebun binatang) serta di kawasan Panam. Fakta ini menegaskan bahwa bisnis ilegal ini bukan lagi sekadar skala kecil, tetapi telah menjadi jaringan besar yang terorganisir. 

Ketika dikonfirmasi terkait izin usaha, seorang koordinator dari Ninik Mamak dengan enteng mengakui bahwa sawmill tersebut tidak memiliki izin. Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi aparat dan pemerintah daerah yang selama ini membiarkan pelanggaran hukum terjadi secara terang-terangan. 

_Jelas Melanggar Hukum, tapi Mengapa Dibiarkan?_ 

Keberadaan sawmill ilegal ini bukan hanya mencederai hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap lingkungan. Berikut beberapa aturan yang dilanggar: 

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp 2,5 miliar. 

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur bahwa peredaran kayu harus dilakukan secara legal. 

Editor : Pimred Laksamana.id
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Pengobatan
Terkini