Dahnil kemudian menyampaikan pengalamannya sebagai orang yang pernah menjabat sebagai juru bicara Prabowo selama tujuh tahun.
Ia mengatakan Prabowo telah menyampaikan peringatan di rapat tertutup yang berisi kritik, maka hal itu sudah berstatus "Sangat Pribadi" (SP-1).
"Tapi sekarang itu disampaikan secara terbuka di forum-forum terbuka, ya. Nah, kalau sudah SP-2, kemudian disobedience ini tidak berubah atau tidak ada perubahan, masih ada manuver yang kontraproduktif yang mengabaikan perintah presiden dan kebijakan presiden, pasti ada SP-3," jelasnya.
Dahnil menjelaskan keterangan Prabowo Subianto mengenai kebijakan Presiden Republik Indonesia.
Langkah pertama yang dilakukan oleh Prabowo adalah melakukan spesialisasi dengan membentuk kementerian dan lembaga yang berdiri sendiri untuk kegiatan ekonomi besar.
Ia membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Dahnil menjabat sebagai Wakil Kepala BP Haji.
"Peran ekonomi yang sangat luas dari haji ini membuat Pak Prabowo membaginya dari Kementerian Agama menjadi lembaga sendiri. Badan yang setingkat dengan kementerian ini diharapkan dapat dijalankan lebih efisien, efektif, dan ekonomis," katanya.
Menurut Dahnil, tujuan Prabowo mendirikan lembaga tersebut adalah untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik. Dahnil menegaskan bahwa kebijakan Prabowo harus ditaati oleh semua pihak.
Sehingga tidak ada lagi manuver yang mengabaikan kebijakan presiden,
Editor : Pimred Laksamana.id
