Anggota Dewan Pembina Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan komentar mengenai statement Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU.
Presiden Prabowo Subianto membicarakan tentang Raja Kecil yang menolak kebijakan penghematan anggaran atau pengurangan pengeluaran.
Dahnil mengungkapkan pernyataan Presiden Prabowo dalam forum terbuka, mirip dengan surat peringatan atau SP-2.
Ia kemudian menyebutkan langkah-langkah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang sangat efisien, langkah-langkah yang sangat jarang dilakukan oleh Presiden RI sebelumnya.
Mantan Menteri Pertahanan, Prabowo, saat menjabat menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melihat secara langsung detail alokasi anggaran di seluruh kementerian.
Itulah, kata Dahnil, dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Ia menemukan anggaran-anggaran yang tidak efektif, yang sebenarnya tidak perlu digunakan. Dan rezim anggaran seperti itu telah dinikmati oleh banyak pihak selama ini," ujar Dahnil, seperti dikutip dari akun YouTube CNN Indonesia, Rabu (12/02/2025).
Menurut Dahnil, hal yang sama yang menyebabkan perubahan besar terjadi ketika Prabowo melakukan penyelidikan anggaran dan menemukan angka Rp 306 triliun.
Dahnil menyebutkan, besaran anggaran itu kemudian dialihkan ke program-program yang lebih menopang kebutuhan masyarakat Indonesia secara langsung.
"Nah, di tahapan itu saya menggunakan istilah ketidakpatuhan atau ketidaktaatan, contohnya beberapa pihak yang disebutkan oleh Presiden Prabowo sebagai raja-raja kecil yang mempertahankan status quo di birokrasi dan itulah yang diperingatkan oleh Pak Prabowo," katanya.
Dahnil kemudian menyampaikan pengalamannya sebagai orang yang pernah menjabat sebagai juru bicara Prabowo selama tujuh tahun.
Ia mengatakan Prabowo telah menyampaikan peringatan di rapat tertutup yang berisi kritik, maka hal itu sudah berstatus "Sangat Pribadi" (SP-1).
"Tapi sekarang itu disampaikan secara terbuka di forum-forum terbuka, ya. Nah, kalau sudah SP-2, kemudian disobedience ini tidak berubah atau tidak ada perubahan, masih ada manuver yang kontraproduktif yang mengabaikan perintah presiden dan kebijakan presiden, pasti ada SP-3," jelasnya.
Dahnil menjelaskan keterangan Prabowo Subianto mengenai kebijakan Presiden Republik Indonesia.
Langkah pertama yang dilakukan oleh Prabowo adalah melakukan spesialisasi dengan membentuk kementerian dan lembaga yang berdiri sendiri untuk kegiatan ekonomi besar.
Ia membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Dahnil menjabat sebagai Wakil Kepala BP Haji.
"Peran ekonomi yang sangat luas dari haji ini membuat Pak Prabowo membaginya dari Kementerian Agama menjadi lembaga sendiri. Badan yang setingkat dengan kementerian ini diharapkan dapat dijalankan lebih efisien, efektif, dan ekonomis," katanya.
Menurut Dahnil, tujuan Prabowo mendirikan lembaga tersebut adalah untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik. Dahnil menegaskan bahwa kebijakan Prabowo harus ditaati oleh semua pihak.
Sehingga tidak ada lagi manuver yang mengabaikan kebijakan presiden,
Dengan kehadiran kementerian baru, kata Dahnil, maka harus dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi.
"Presiden Prabowo melakukan langkah-langkah yang sangat langka diambil oleh presiden sebelumnya, yaitu memeriksa secara mendalam alokasi anggaran di semua kementerian," katanya.
Prabowo Singgung Raja Kecil
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, ada kelompok yang disebut Raja Kecil yang menghadapi kebijakannya untuk menghemat pengeluaran atau efisiensi anggaran dari pemerintahannya yang dipimpinnya.
"Saya melakukan penghematan, saya ingin mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang sia-sia, pengeluaran-pengeluaran yang hanya untuk menguntungkan orang lain, saya ingin menghentikannya dan membersihkannya. Apakah ada yang melawan saya?" kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
Menurut Prabowo, ada orang yang merasa terganggu dengan kebijakan tersebut. Bahkan, ada birokrat yang sudah merasa seperti raja kecil di lembaganya sendiri.
"Saya merasa sudah tidak terlalu di bawah hukum dalam birokrasi, seperti menjadi raja kecil," katanya.
Prabowo menjelaskan, alasan kebijakan melakukan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah adalah untuk memberikan makanan kepada anak-anak dan melakukan renovasi ratusan sekolah yang rusak.
Menurut Prabowo, ada sekitar 330.000 sekolah di Indonesia. Dana yang diperoleh dari penghematan tersebut dapat digunakan untuk membangun sekitar 20 ribu sekolah.
"Selamat pagi, ibu-ibu yang bertugas. Apakah ibu-ibu setuju? Lihat sekolah-sekolah memerlukan perbaikan atau tidak? Saya melihat sekolah-sekolah yang perlu diperbaiki sepanjang hari ini. Kita memiliki 330.000 sekolah. Dana untuk perbaikan sekolah tersebut cukup untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah. (Bagaimana) lama waktu yang dibutuhkan kita untuk menyelesaikan perbaikan 330.000 sekolah itu?" katanya.
Pastikan Tribunners sudah menginstal aplikasi WhatsApp, ya
Editor : Pimred Laksamana.id