"Tapi dengan cara yang tidak sopan, cara yang tidak adil, dan tidak sesuai dengan prosedur," ujar Suwitno di Kantor Kemdikbudristek, Jakarta, Senin (20/1).
"Ya, hal ini memang terjadi sebenarnya di pemimpin di Direktorat Jenderal yang lama dan juga ada seorang ketua direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu tidak diperlakukan dengan adil," lanjutnya.
Lalu, masalah semakin rumit setelah seorang pegawai aparatur sipil negara (ASN) bernama Neni Herlina juga mengaku diri dicabut dipekerjakan oleh Prof. Satryo.
Nyarinya, menurut Suwitno, ditugaskan untuk mengurus seluruh keluarga di Sekolah Tinggi (Diploma dan S1) yang ada di bawah direktorat jenderalnya.
Akan tetapi, terdapat kesalahan dalam menjalankan pekerjaan, Neni tiba-tiba dipecat oleh Profesor Satryo.
Bila karyawan melakukan kesalahan, itu memang bisa diatasi dengan penindakan hukuman disiplin.
Tapi harus ada jelas prosedurnya, sesuatu seperti ini tidak pernah dilakukan," katanya. "Dibandingkan dengan itu, orang yang melakukannya dikatakan diusir dan diberhentikan.
Oleh karena itu, Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek melaksanakan aksi ini sebagai bentuk tuntutan dan penempatan perhatian bagi Presiden Prabowo Subianto, agar menyadari bahwa menteri yang dilantik telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
Terutama adalah kepada pejabat yang mempunyai kemampuan absolut mengangkat dan menunjuk siapapun sebagai Menteri, seperti Bapak Presiden.
Yakinkah kita melanjutkan hal ini secara berkelanjutan?
Editor : Pimred Laksamana.id
