Sosok Istri Satryo Brodjonegoro,Pemicu Suaminya Disebut Menteri Main Tampar dan Pecat Karyawan

Sosok Istri Satryo Brodjonegoro,Pemicu Suaminya Disebut Menteri Main Tampar dan Pecat Karyawan
Sosok Istri Satryo Brodjonegoro,Pemicu Suaminya Disebut Menteri Main Tampar dan Pecat Karyawan

Seorang Istri dari Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Kabinet Prabowo.

Satryo Soemantri Brodjonegoro baru-baru ini mendapatkan perhatian karena keributan yang melibatkan beberapa pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Kemenristekdikti).

Teks tulisan pendemo salah satu pihak tersebut ialah "Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi".

Siapakah istri dari Satryo Soemantri Brodjonegoro?

Satryo Soemantri Brodjonegoro menikahi Silvia Ratnawati Brodjonegoro.

Dari pernikahannya dia memiliki dua orang anak, salah satunya adalah Diantha Soemantri, yang menjabat sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada usia 42 tahun.

Awal Mula Perkara

Kepala Paguyuban Pegawai Kemendikti Sekolah-Vokasi Suwitno mengatakan, masalah yang ada di Kemendikti Sekolah-Vokasi memang bukan merupakan masalah baru.

Tetapi proses tersebut sudah dimulai sejak Presiden Prabowo Subianto mengangkat Prof. Satryo sebagai Mendikti Saintek.

Pergeseran jabatan itu menurut Suwitno dilakukan tidak dengan prosedur yang seharusnya baik maupun adil.

"Tapi dengan cara yang tidak sopan, cara yang tidak adil, dan tidak sesuai dengan prosedur," ujar Suwitno di Kantor Kemdikbudristek, Jakarta, Senin (20/1).

"Ya, hal ini memang terjadi sebenarnya di pemimpin di Direktorat Jenderal yang lama dan juga ada seorang ketua direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu tidak diperlakukan dengan adil," lanjutnya.

Lalu, masalah semakin rumit setelah seorang pegawai aparatur sipil negara (ASN) bernama Neni Herlina juga mengaku diri dicabut dipekerjakan oleh Prof. Satryo.

Nyarinya, menurut Suwitno, ditugaskan untuk mengurus seluruh keluarga di Sekolah Tinggi (Diploma dan S1) yang ada di bawah direktorat jenderalnya.

Akan tetapi, terdapat kesalahan dalam menjalankan pekerjaan, Neni tiba-tiba dipecat oleh Profesor Satryo.

Bila karyawan melakukan kesalahan, itu memang bisa diatasi dengan penindakan hukuman disiplin.

Tapi harus ada jelas prosedurnya, sesuatu seperti ini tidak pernah dilakukan," katanya. "Dibandingkan dengan itu, orang yang melakukannya dikatakan diusir dan diberhentikan.

Oleh karena itu, Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek melaksanakan aksi ini sebagai bentuk tuntutan dan penempatan perhatian bagi Presiden Prabowo Subianto, agar menyadari bahwa menteri yang dilantik telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Terutama adalah kepada pejabat yang mempunyai kemampuan absolut mengangkat dan menunjuk siapapun sebagai Menteri, seperti Bapak Presiden.

Yakinkah kita melanjutkan hal ini secara berkelanjutan?

"Seorang pejabat yang sedang berpangkat tinggi seharusnya jangan bertindakChina Di tengah nedidikan tinggi seperti itu," katanya.

Sementara itu, Neni Herlina menilai keputusannya untuk diberhentikan itu sangat tidak adil dan diskriminatif serta dilakukan dengan tidak masuk akal dan tidak manusiawi.

Neni mengatakan bahwa permasalahan dia dan Profesor Satryo dimulai dari meja yang harus ia letakkan di ruang kerjanya. Meja tersebut menurutnya tidak sesuai dengan keinginan Istri Profesor Satryo.

"Pada saat itu, permintaan mengganti meja itu datang dari istrinya sendiri. Karena sedang datang ke kantor, setelah pelantikan selesai, kata sekretaris itu lebih lanjut, sekarang sudah dipecat, katakanlah seperti itu," kata Neni.

"Aku tidak tahu apa-apa, langsung saja dipanggil dan disuruh marah," ucapnya.

Neni juga merasa ketakutan dan bingung bagaimana ia harus berperilaku, apakah harus pergi ke kantor atau tidak.

"Enggak ada SK-nya itu juga. Cuma maksudnya minta di depan anak magang, di depan staf-staf saya, jadi tercabut nyali saya juga," ujar Neni.

Pengakuan Neni Herlina

Pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) melakukan unjuk rasa mengenai dugaan pengupahan tak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Neni Herlina, pegawai Kemendikbudristek yang dikeluarkan oleh Satryo, mengungkapkan jika pengeluarannya dilakukan dengan tidak etis.

Pemecatan tersebut, katanya, diduga disebabkan oleh permasalahan mengenai pergantian meja kerja di ruang Satryo.

"Saya rasa sudah saya sadari saat pertama kali mengalami masalah dengan meja tersebut. Mejanya sebenarnya bisa diganti saja," kata Neni di tengah aksi protes di Gedung Kemendikbudristek, Senin (20/1/2025).

Istri Satryo lah yang mengajukan permintaan perubahan meja tersebut.

Permintaan itu, kata Neni, disampaikan saat Suryo resmi dilantik sebagai Mendiknas.

"Pertama kali, permintaan itu datang dari istrinya. Karena dia harus pergi ke kantor, kosong dan mencari beres-beres," tandas Neni.

Bupati memarahi Walikota H. Sabar karena meja.

Neni mengaku menerima kemarahan dari Satryo untuk mengapa meja itu diganti.

Neni juga mengungkapkan, pentingnya Januarti pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Ah, aku belum bisa keluar ke Dikdasmen," ungkap Neni.

Ia mengungkapkan hal tersebut kepada staf Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan beberapa magang.

Tuntutan anak magang ke saya maupun staf sudah tidak ter hitung lagi.

"Teman-teman Saya Ketakutan Bekerja"

Dirinya berharap langkah strategis dari Paguyuban Pegawai Dikti hari ini dapat menghalangi kasus serupa yang terjadi kembali pada pegawai lain.

"Saya tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Itu karena teman-teman saya yang sangat khawatir. Itu juga karena tidak ingin ada Neni-neni lain yang diperlakukan sama, diperlajarki pergi begitu saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, puluhan pegawai Kemendikbudristek melakukan aksi demonstrasi di luar Kantor Kemendikbudristek, di Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025), untuk mengecam kata-kata pemecatan kepada pejabat Karel "Ple" Asikin.

Dalam aksi itu, pekerja-pekerja menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan bendera protes bernama Mendikbudristek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Dalam aksinya itu, para pegawai mengenakan pakaian berwarna hitam dan mengibarkan spanduk protes Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

"Aparat Negara bukan Milik Biro Krime," tulis spanduk aksi itu.

Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan bahwa dari awal sampai sekarang prosedur pindah tanggung jawab p を jabatan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilaksanakan tidak sesuai prosedur

"Perubahan jalannya kementerian dalam hal pergantian pejabat pimpinan itu sesuai norma biasa. Tapi dengan cara yang tidak elok, cara yang tidak fair, serta tidak sesuai dengan prosedur," kata Suwitno.

Puncak kemarahan staf Kemendikbudristek adalah pengucapan salah satu staf di bagian rumah tangga Kemendikbudristek yang dipecat.

Suwitno mengatakan bahwa proses pembentukan disiplin pegawai harus dilakukan secara ketat secara prosedural.

"Bila pegawai melakukan kesalahan, itu bisa mendapatkan hukuman disiplin. Tapi harus jelas sistem aturan yang berlaku," kata Suwitno.

Tanggapan Kemendikti Saintek

Akhirnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Kemendikti Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/ Kemenristek) menanggapi karir Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Koramil Kemendikbudristek mengadakan lonjakan kedaulatan terhadap kantor Kementerian di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Senin, 20 Januari 2025 pagi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Sains dan Teknologi, Profesor Togar Mento Simatapang mengatakan, bahwa pihak Kemendikti Sains dan Teknologi meminta rujukan seluruh bentuk aspirasi dari para pegawainya.

Meski demikian, mereka merasa bahwa ada cara yang lebih baik lagi untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat, yaitu melalui forum.

"Kita masih memiliki ruang dialog yang lebih baik dan tetap terbuka dengan tangan terbuka, pikiran terbuka, dan memperoleh hasil yang terbaik," ujar Prof. Togar kepada wartawan di Senin (20/1/2020) seperti dilansir Kompas.com.

Profesor Togar juga menegaskan, pihaknya tidak menjalankan pemecatan tanpa sengaja dan benar-benar masih ada pilihan lain bagi pekerja yang diputuskan kontraknya.

"Sedang proses dan pasti terbuka untuk opsi-opsi lain bukanlah hitam putih. Tak baik terlalu reaktif dan tanpa ada dialog," jelasnya.

Editor : Pimred Laksamana.id
Tag: