Dengan diturunkannya süfatilities tersebut, kata Bamsoet, sengketa bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhiranatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.
Menurut Bamsoet, langkah ini merupakan lanjutan dari TAP MPR No. 1 Tahun 2003, untuk memperlajari kembali status hukum dari TAP MPR No. 33 Tahun 1967.
Bamsoet kemudian menjamin bahwa MPR akan menyebarkan kebijakan penghapusan TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967, sebagai upaya merehabilitasi nama Bung Karno.
"Saya berkomitmen untuk terus melindungi kembali reputasi pribadi Bapak Ir. Soekarno yang hak-hak hukumnya belum tampak jelas," kata Presiden.
Joko Widodo Mengundurkan Tekanan Empat (TAP) Resolusi MPR Nomor 33 Tahun 1967
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tentang penghapusan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pengambilan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno.
Dalam ketetapan itu di bagian 'menimbang' disebutkan bahwa Presiden Sukarno melindungi tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Jokowi menyatakan tidak perlu ada tindakan hukum lanjutan terkait masalah yang diatur dalam Tap MPRS tersebut. Ia menambahkan bahwa reversal pelaksanaan hukum tersebut sudah dilakukan pada tahun 2003.
Hal ini perlu kami kemukakan bahwa ketetapan MPR No. 1/Mpr/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS No. 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang telah batal digunakan dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lanjutan,” ujar Jokowi melalui video yang diunggah Sekretariat Presiden.
Isi Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 adalah penarikan otoritas presiden dari Sukarno. Keputusan tersebut berkaitan dengan peran Sukarno dalam peristiwa G30S.
Bagian pertimbangan Tap MPRS menyatakan bahwa Sukarno membuat keputusan yang menguntungkan Gerakan 30 September dan melindungi tokoh PKI.
Editor : Pimred Laksamana.id
