Dia menyebut langkah ini sebagai pelaksanaan perombakan historis yang ditunggu-tunggu selama beberapa dekade oleh keluarga dan melakukan aktivitasوند pada PDIP.
Menurut Megawati, penarikan Undang-Undang MPR Nomor 33 Tahun 1967 adalah momen penting dalam mengistiharkan keadaban sejarah.
Sangat menonjollah kerja cepat Prabowo dalam merespons surat dari MPR yang berisi rekomendasi tersebut.
Pidato ini menunjukkan hubungan baik antara PDIP dan pemerintah, meski keduanya bukanlah anggota koalisi yang sama.
Megawati menekankan bahwa langkah-langkah tersebut menjadi sumber kebanggaan bukan hanya bagi partai PDIP, melainkan juga bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Saat sebelumnya, Bupati Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan, pimpinan MPR berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan reputasi Presiden Soekarno dari penafsiran yang tidak adil tentang Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Pria yang akrab disapa Bamsoet mengatakan, ia akan menjaga pentingnya memulihkan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden Pertama Republik Indonesia.
"Termasuk hak-hak yang dimiliki oleh Presiden Soekarno seperti fasilitas perumahan dan lainnya, yang sama yang dapat dinikmati oleh presiden selanjutnya," kata Bamsoet dalam pertemuan silaturahmi keluarga kebangsaan dengan keluarga Bung Karno di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V MPR RI, Senin (9 September 2024).
MPR secara resmi mengdeklarasikan penarikkan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Penghapusan Kekuasaan Negara atas Presiden Soekarno.
Hal tersebut dilakukan dengan penyerahan surat resmi tentang kedaluwarsaannya sertifikat Ahli Tinggi Politik MPR oleh Bamsoet kepada keluarga Bung Karno pada Senin pagi.
Editor : Pimred Laksamana.id
