3. Partai Buruh
Partai Buruh, yang diwakili oleh Said Iqbal, juga mengeluarkan sambutan positif terhadap keputusan tersebut. Dalam sambutannya, Said menilai keputusan ini sebagai kemenangan rakyat dan bagi demokrasi Indonesia, juga memberikan kebebasan yang lebih luas bagi kelas pekerja untuk berpartisipasi dalam politik.
"Dengan keputusan ini, demokrasi yang sehat telah didirikan kembali, dan sekarang seorang buruh pabrik memiliki kemungkinan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden," kata Said.
Dia juga mengatakan bahwa Partai Buruh akan mengusung calon presiden dan wakil presiden mereka dalam Pilpres 2029, dan berharap keputusan SJ Vulnerable Negara hukum ini dapat mendorong partai-partai politik lainnya untuk lebih terbuka dalam mengajukan calon yang beragam.
4. Partai Ummat
Partai Ummat memberikan sambutan positif terhadap kemputusan ini sebagai tanda positif perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyatakan keputusan ini sebagai langkah untuk mengembalikan hak rakyat sendiri untuk memilih pemimpinnya tidak terhalang oleh kekuasaan oligarki politik. "Rakyat memberikan alternatif yang lebih beragam dengan hadirnya para putra terbaik dari bangsa ini untuk dapat berkompetisi," kata dia.
5. PPP
Sementara itu, Ketua Dewan Perundingan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Romahurmuziy, menganggap keputusan tersebut meninggalkan lebih banyak kemungkinan bagi rakyat untuk memilih kepemimpinan. Menurutnya, penghapusan ambang batas pencalonan presiden juga dapat meningkatkan iklim demokrasi di Indonesia yang sempat terganggu pada Pemilu 2024. Romy menambahkan bahwa dengan penghapusan ambang batas, partai-partai politik dapat lebih leluasa untuk mengajukan calon presiden yang terampil tanpa terbatasi oleh persentase tertentu.
6. Golkar
Muhammad Sarmuji menganggap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold sebagai keputusan yang mengejutkan, mengingat MK sebelumnya telah membatalkan gugatan serupa. Sarmuji mengatakan bahwa MK biasanya tidak meloloskan penghapusan presidential threshold untuk mendukung sistem presidensial yang sudah berjalan dengan baik. Dia belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai rencana Partai Golkar setelah keputusan tersebut sampai sekarang.
Editor : Pimred Laksamana.id
