Aturan ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen telah turut disetujui. Keputusan tersebut disepakati setelah kesepakatan nasional yang disampaikan pada Kamis, 2 Januari 2024, atas putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024.
Suhartoyo, dalam membacakan putusannya, menyebutkan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur tentang ambang batas presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Akibat dari putusan itu, ketentuan mengenai ambang batas tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuasan hukum yang mengikat. "Dengan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo saat membacakan keputusan tersebut di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Sebelumnya, empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengajukan permohonan menguji ulang materi tentang Pasal 222, mengingat bahwa prasyarat khusus dalam pemilihan presiden telah melanggar prinsip dasar demokrasi.
Dalam pandangan mereka, ketentuan ini mengakibatkan ketidakadilan representasi dalam sistem pemilu, di mana suara rakyat tidak selalu dihargai dengan proporsional. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan tersebut, membuka kesempatan bagi setiap partai politik untuk mendukung calon presiden tanpa adanya batasan tertentu.
Berita ini sangat ditunggu oleh partai-partai politik. Partai Perindo, yang quil saat ini di parlemen, menyatakan keputusan MK ini sebagai kemenangan bagi rakyat Indonesia.
1. Perindo
Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wakil Ketua Umum Partai Perindo, menyatakan prihalannya terhadap keputusan MK yang dianggap membuka peluang demokrasi yang lebih besar. "Dengan keputusan ini, ruang demokrasi semakin lebar, dan ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ferry.
Ia juga menambahkan bahwa kemudahan untuk mengajukan calon presiden dapat dimanfaatkan oleh Partai Perindo meskipun saat ini partainya belum memiliki kursi di parlemen.
2. PAN
Sekalipun begitu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan bahwa putusan ini memberi peluang bagi semua warga negara yang memiliki kemampuan untuk dibawa ke kontestasi Pilpres. Eddy menegaskan bahwa PAN dari awal menyampaikan keinginan untuk mengurangi kualifikasi presiden minimal bagi calon presiden, bahkan hingga ke 0 persen, dan sekarang pandangan tersebut terwujud dalam putusan MK.
Editor : Pimred Laksamana.id
