5. Prosedur keadaan darurat, termasuk mekanisme evakuasi apabila terjadi kecelakaan.
6. Dokumen penyelenggaraan, seperti regulasi perlombaan, hasil pemeriksaan lapangan, rekomendasi teknis dan dokumen keselamatan.
7. Pembagian tanggung jawab masing-masing pihak, baik panitia, penyelenggara, pihak teknis, organisasi olahraga maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam kegiatan tersebut.
GTI juga meminta dilakukan verifikasi terhadap penerapan standar keselamatan, seperti kelayakan lintasan, jarak aman penonton, area penghentian kendaraan, kesiapan ambulans dan tenaga medis, alat pemadam kebakaran, prosedur keadaan darurat, briefing keselamatan serta persyaratan teknis lainnya yang berlaku.
GTI Siap Turun Aksi
Sebagai bentuk pengawalan terhadap transparansi dan penegakan hukum, GTI menyatakan siap melakukan aksi apabila tidak ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak-pihak terkait.“Kami akan kawal kasus ini. Kami ingin ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab, apakah standar keselamatan sudah dipenuhi, dan apakah seluruh prosedur telah dijalankan. Jangan sampai korban sudah berjatuhan tetapi pertanggungjawaban tidak jelas,” ujar Fikri.
GTI juga mendesak agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan dan berdasarkan fakta serta bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan.
“Jika nantinya ditemukan unsur pidana, kami meminta proses hukum dilakukan terhadap siapa pun yang berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan dinyatakan bertanggung jawab. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang dituduh tanpa dasar hukum,” tegasnya.
Minta Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Olahraga Otomotif
Editor : Pimred Laksamana.id
