"Hukum tidak boleh dibentuk berdasarkan kepentingan politik sesaat. Kami meminta DPR bersikap transparan kepada publik dan memastikan setiap perubahan regulasi benar-benar bertujuan memperkuat institusi, bukan menjadi ruang kompromi kepentingan," ujar Ahmad Sopian dari KAMI.
Selain menyoroti aspek regenerasi, kedua organisasi juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan bebas dari intervensi politik. Mereka khawatir kebijakan yang tidak disusun secara objektif dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Audiensi yang berlangsung di Komisi III DPR RI tersebut mendapat respons langsung dari anggota Komisi III, Habiburokhman, yang memimpin jalannya pertemuan. Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi mahasiswa dan aktivis muda dalam mengawal proses legislasi.
"DPR RI, khususnya Komisi III, sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Poin-poin mengenai regenerasi, meritokrasi, dan penguatan institusi yang disampaikan teman-teman IKAM LAMTIM dan KAMI akan menjadi catatan penting dalam pembahasan berikutnya bersama Polri dan pemerintah," ujarnya.Habiburokhman juga menegaskan bahwa RUU Polri masih berada dalam tahap pembahasan awal sehingga seluruh masukan dari berbagai elemen masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan sebelum pengambilan keputusan.
Editor :Sumber : IKAM LAMTIM dan KAMI
