Ketimpangan ini membuat persiapan menghadapi TKI menjadi beban tidak seimbang bagi sekolah-sekolah yang kurang beruntung. Guru di daerah perkotaan mungkin memiliki akses kepada berbagai sumber belajar.
Sementara itu, di daerah terpencil ada guru yang masih harus berjuang dengan keterbatasan bahan ajar, koneksi internet yang lemah, atau bahkan jumlah guru yang minim.
Jika TKA tidak mempertimbangkan kenyataan ini, maka yang terjadi bukanlah evaluasi yang adil, melainkan semakin melebarnya jurang kesenjangan di dunia pendidikan.
Pemerataan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memastikan bahwa semua sekolah ---baik di perkotaan maupun di pedesaan--- memiliki akses yang sama, pelatihan guru yang merata, serta sarana dan prasarana yang memadai.
TKA yang Harus Dapat DipertanggungjawabkanJika memang TKA tidak menjadi penentu utama kelulusan siswa, maka setidaknya ia harus tetap berperan sebagai indikator yang "sahih" dalam menilai kesiapan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Jangan sampai hasil kesepakatan kerja sama hanya menjadi angka tanpa makna. Apalagi jika ada celah bagi nilai tersebut untuk dimanipulasi demi kepentingan tertentu.
Sistem evaluasi yang baik adalah sistem yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan relevan dengan kemajuan akademik siswa.
Jika kelulusan hanya ditentukan oleh sekolah tanpa adanya acuan yang lebih luas, maka muncul potensi manipulasi nilai. Ada sekolah yang terpaksa "menyesuaikan" nilai untuk mempertahankan reputasi atau memastikan semua siswa lulus.
Jika TKA hadir, maka mekanismenya harus ketat, akurat, dan bebas dari intervensi yang dapat merusak esensi evaluasi itu sendiri.
Jika hasil tes kenaikan kelas bisa diubah, maka ujian ini tidak akan pernah mencapai tujuannya sebagai standar akademik. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang jelas dari proses pelaksanaannya hingga pengecekan nilai yang tidak direkayasa.
Editor : Pimred Laksamana.id
