Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, Ali Hidayat, melalui pesan WhatsApp menyatakan:
"Dinas sudah sesuai juknis. Niat baik komite monggo dihargai dan demi Jepara, maka tolong dicek klarifikasi dengan damai dulu. Kami sudah selalu wanti-wanti, pahami juknis Permendikbud 75/2016. Jika ada komite yang belum sesuai, ayo diingatkan bersama." Kata Ali Hidayat.
Sejumlah pihak meminta agar ada pengawasan lebih ketat terhadap praktik pengumpulan dana di sekolah-sekolah agar aturan yang berlaku benar-benar dijalankan tanpa penyimpangan. Mereka juga mengimbau wali murid yang merasa keberatan untuk menyampaikan keluhan secara resmi kepada pihak berwenang.
Meskipun Kabid SMPN Disdikpora Jepara telah memberikan klarifikasi, isu dugaan pungutan di sekolah ini masih menyisakan pertanyaan. Apakah sumbangan tersebut benar-benar sukarela, atau ada tekanan terselubung yang membuat wali murid merasa wajib membayar?Untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut, diperlukan investigasi dari pihak berwenang serta audit oleh BPKP dan Ombudsman guna memastikan transparansi dalam kebijakan pengelolaan dana pendidikan transparan akuntabel. (Masdur) Part ll.
Editor : Pimred Laksamana.id
