Menurut Adi, yang paling penting, adalah bahwa kerajaan birokrasi memiliki kekuatan politik tersendiri yang tidak terkait dengan siapa pun presiden atau pejabat yang ada di sekitarnya.
"Jadi tidak mengherankan jika kemudian ketika Prabowo Subianto mengatakan bahwa kementerian-kementerian yang merasa terganggu oleh efisiensi anggaran adalah mereka yang seperti raja-raja kecil," ujar Adi.
"Saya menganggap bahwa raja kecil itu adalah birokrasi yang telah menikmati fasilitas yang melimpah dan kemewahan yang tidak sebanding dengan harapan atas kinerjanya," katanya.
Oleh karena itu, saya memandang ini sebagai momentum politik yang sebenarnya ketika Prabowo sudah menjadi presiden. Empat bulan sudah tidak ada lagi cerita tentang raja-raja kecil ini yang harus tunduk kepada perintah presiden dan harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah, terutama dalam melakukan efisiensi anggaran-anggaran.
Adi mengatakan birokrasi yang disebut Raja Kecil ada di pusat dan daerah. Menurutnya, banyak anggaran birokrasi yang tampaknya cukup boros dan berlimpah.
Dikatakan Adi, kinerja birokrasi tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.
Dia berpendapat bahwa birokrasi akan terganggu ketika ada efisiensi anggaran.
"Memang ada protes, ada keberatan, dan kelihatannya tidak puas, karena kemewahan-kemewahan yang mereka dapatkan sekarang nanti akan berkurang dan mungkin akan menyebabkan masalah kekurangan," tambahnya.
Adi juga menduga bahwa peristiwa yang terjadi di Kementerian Ristek dan Dikti beberapa waktu yang lalu disebabkan oleh rotasi dan penempatan posisi baru dalam struktur birokrasi yang menyebabkan resistensi.
"Saya menebak itu merupakan bagian dari kemungkinan efek ketika ada terkait dengan efisiensi itu berlaku bagaimana birokrasi yang selama ini berada di zona nyaman merasa terganggu dengan adanya efisiensi dan
Editor : Pimred Laksamana.id
