"Saya akan membuat perjanjian dengan sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat," katanya.
Perjanjian itu, kata Dedi, mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 miliar setiap tahun untuk sekolah, namun dengan syarat bahwa ijazah harus dikembalikan segera kepada siswa.
"Andaikata tidak mau mengembalikan dana hibah, maka bantuan sebesar Rp 600 miliar akan dihentikan dan diganti dengan program beasiswa bagi masyarakat miskin yang belajar di sekolah swasta," ajaknya.
Dedi mengatakan, sekolah pilihan ada dua, ya. Sekolah tetap mendapatkan uang Rp 600 miliar, atau kedua, bantuan ini disesuaikan untuk rakyat miskin sehingga bantuan tidak diberikan ke sekolah, tapi langsung ke siswa.
"Tetapi nominal uang tersebut terus ditransfer ke nama siswa tersebut secara sekolah," kata Dedi.
Dedi memintai kepala sekolah swasta untuk memilih skema mana. "Marilah kita membicarakan bersama," katanya.
Baca juga:
Dedi juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengaudit penggunaan bantuan itu sebesar Rp 600 miliar. Tujuan dari pengverifikasi ini adalah untuk membangun kepercayaan bahwa bantuan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Jabar, terutama mereka yang membutuhkan.
Karena sekolah itu dapat memberikan biaya sendiri dari keluarga siswanya, dana bantuan dari pusat diberikan kepada sekolah, serta bantuan dari BPMU daerah diberikan, sementara siswa juga membayar, katanya
Editor : Pimred Laksamana.id
