Hal tersebut diperkirakan terjadi pada masa orde reformasi yang berlangsung sekitar 1928-1976.
"Itulah perubahan zaman reformasi. Tapi, fungsi bawahan Gubernur itu sama dengan Residen. Dia adalah kepala dan membantu Gubernur di beberapa wilayah," ujarnya.
Sejak sekitar tahun 2000, gedung ini dengan nama Bakorwil kemudian akan berkembang menjadi Kantor Dedi Mulyadi.
Residen dan Wakil Gubernur saat ini pun sudah tidak ada.
Sekarang, Dedi Mulyadi juga mengencangkan ikatan ke bakorwil ini dengan rencana untuk bekerja di sini.
Dia diduga akan menerapkan konsep Keresidenan.
"Sekarang Gubernur menggunkan bangunan bekas Kantor Keresidenan menjadi kantornya. Sebelumnya tempat itu dihuni oleh Residen atau Wakil Gubernur. Sekarang Gubernurnya sendiri yang menempati," kata beliau.
Taufik menerima pendapat Dedi Mulyadi.
Provinsi Jawa Barat terlalu luas dan sulit dipantau jika Pemimpin wilayah hanya ditempatkan di Kota Bandung saja.
"Itulah sumbernya disinabolakangan ini udah masuk dalam pemerataan. Ini pasti," ucapnya.
Editor : Pimred Laksamana.id
