Meskipun bentuknya hanya berukuran 10x13 meter persegi, kantor desa ini mencakup tiga ruangan yaitu ruang kepala desa, ruang staf yang digunakan sebagai ruang pelayanan juga, dan ruang aula pertemuan.
Pembangunan kantor desa dipulai pada tahun 2023 dan bahkan membuka pintu selesai pada akhir November 2024.
Biaya pembangunan sampai dengan Rp300 juta, menggunakan anggaran alokasi dana desa dari pemerintah daerah.
Baharuddin menjelaskan bahwa dana desa dari anggaran pusat tidak boleh digunakan untuk membangun gedung kantor desa, sehingga ia melakukan pembangunan secara bertahap.
Baharuddin menambahkan bahwa pembangunan kantor desa ini dilakukan selama masa kepengurusan beliau sebagai kepala desa. "Dibandingkan dengan gedung kantor desa sebelumnya, gedung ini jauh lebih baik karena bangunan lama telah rusak dan sudah tua," ujarnya.
Menurut Baharuddin, konsep ini dipengaruhi oleh Istana Presiden dan rencana pembangunan Ibukota Negara pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. "Kantor desa ini, yang menyerupai istana negara, didirikan dengan semangat untuk memperbaiki pelayanan bagi masyarakat," jelasnya.
Pilar di tengah-tengah pintu masuk memiliki makna filosofis sebagai simbol keberagaman budaya masyarakat Kurma.
"Bhineka Tunggal Ika inilah simbol, menunjukkan masyarakat di wilayah Kurma, bernahomi suku Mandar, dapat hidup harmonis dengan warga pendatang dari suku lain," ungkap Baharuddin.
Rendi, salah satu warga Kurma, menganggap kantor desa ini sebagai yang paling berbeda. "Bentuknya tidak seperti kantor desa pada umumnya dan ini yang pertama di Sulbar, terutama di Polewali Mandar," katanya.
Masyarakat juga akhirnya mengapresiasi layanan yang merupakan dan bersih dari pemerintah desa, semoga ada permintaannya pelayanan justru akan lebih baik lagi dalam masa yang akan datang.
Editor : Pimred Laksamana.id
