Pengurangan Anggaran dan Keputusan Presiden
Dalam masa satu minggu, Trump telah menandatanganinya beberapa perintah presiden yang berujung pada pengurangan anggaran.
Salah satu contoh adalah penghentian sementara bantuan luar negeri Amerika Serikat ke beberapa negara.
Pemerintah Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini bukanlah penghematan anggaran secara menyeluruh, melainkan langkah untuk memastikan setiap pengeluaran terhimpun dengan prioritas presiden Trump.
" Ini adalah bagian dari upaya presiden untuk memastikan pemerintah mengelola dana pajak yang terkait dengan modal pribadi dengan bijak dan transparan," kata Sekretariat Menteri Pers Gedung Putih Karoline Leavitt.
Belanja federal Amerika Serikat tahun ini mencakup lebih dari USD 3 triliun dalam bentuk bantuan dan pinjaman, yang seluruhnya telah disetujui oleh Konggres.
Namun, keputusan-keputusan Trump tersebut menimbulkan kritik dari Partai Demokrat yang menuduhnya berusaha merebut kendali anggaran dari Kongres.
Senator Demokrat Patty Murray menyebut kebijakan tersebut sebagai "langkah yang kurang ajar dan ilegal."
Wakil Senat Richard Blumenthal menambahkan, keputusan ini bisa menyebabkan kekacauan di bidang kesehatan dan penelitian yang sangat bergantung pada dana federal.
Sama seperti kebijakan lainnya yang tidak melibatkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), perpres AS memungkinkan presiden membuat kebijakan tanpa melalui proses pembentukan undang-undang biasa.
Tetapi, pengadilan selaku penafsir hukum, mengakui qisas sendiri sah kecuali kalau menyimpang dari konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
Editor : Pimred Laksamana.id
