"Syarat perpanjangan adalah penilaian kinerja minimal Baik. Jadi, tidak otomatis. Ini sesuai informasi dari tim guru profesi guru PNS," unggkapnya.
Langkah dari Pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Jawa Timur ini, lanjut Heti, patut diapresiasi dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain untuk merevisi kontrak PPPK sampai BUP sesuai kebutuhan.
Dengan begitu, guru honor dapat menjalankan tanggung jawabnya tanpa harus memikirkan masa kontrak yang akan habis.
"Pak, Alhamdulillah sudah ada Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan UU ASN 2023. Pengangkatan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang tidak perlu perpanjangan kontrak berulang-ulang," demikian penutupnya.
Editor : Pimred Laksamana.id
